Pemerintah Tambah 1 Juta Ton Beras SPHP untuk Jaga Pasokan dan Harga

JAKARTA — Pemerintah menyetujui penambahan alokasi 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP medium untuk memperkuat pasokan di pasar pada periode paceklik. Tambahan tersebut akan disalurkan melalui Perum Bulog sebagai bagian dari langkah stabilisasi harga pangan hingga akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada 7 September 2026 menyatakan tambahan 1 juta ton itu melengkapi alokasi SPHP yang sebelumnya ditetapkan 828 ribu ton sepanjang 2026. Pemerintah merencanakan penyaluran tambahan terutama untuk Oktober, November, dan Desember ketika produksi beras cenderung melemah pada musim gadu.

Tambahan pasokan diarahkan menjaga akses beras medium

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan Bulog semula mengusulkan tambahan sekitar 400 ribu ton untuk mengantisipasi kebutuhan hingga akhir tahun. Dalam rapat koordinasi pemerintah, jumlah yang disetujui kemudian dinaikkan menjadi 1 juta ton agar ruang stabilisasi pasokan lebih besar.

Stok beras SPHP yang tersedia untuk penyaluran disebut menipis setelah program berjalan sepanjang tahun. Keterangan pemerintah menyebut sisa alokasi sekitar 80 ribu ton, sedangkan Bulog menyebut stok di gudangnya sekitar 100 ribu ton. Perbedaan itu dapat merujuk pada dasar pencatatan yang tidak sama; artikel ini tidak menyatukan keduanya menjadi satu angka.

Harga zonasi dan realisasi perlu dipantau

Badan Pangan Nasional pada Maret 2026 menetapkan harga beras SPHP tingkat konsumen maksimal Rp12.500 per kilogram untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Batasnya Rp13.100 per kilogram untuk wilayah Sumatra lainnya, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan, serta Rp13.500 per kilogram untuk Maluku dan Papua.

Keputusan menambah alokasi tidak otomatis berarti seluruh beras langsung tersedia di setiap pasar. Dampaknya terhadap harga akan ditentukan oleh jadwal pelepasan, stok Bulog di daerah, pilihan saluran distribusi, dan ketepatan penempatan pasokan di wilayah yang mengalami tekanan harga.

Efektivitas tambahan 1 juta ton beras SPHP juga perlu dinilai tanpa mengabaikan posisi petani. Bapanas sebelumnya menyatakan distribusi di wilayah panen perlu dibatasi dengan memperhatikan harga gabah, sehingga intervensi konsumen tidak menekan harga produsen di bawah harga pembelian pemerintah.

Publik dapat menilai pelaksanaan kebijakan melalui realisasi volume, sebaran wilayah, harga di tingkat konsumen, dan ketersediaan stok menjelang panen berikutnya. Ukuran tersebut lebih informatif daripada menganggap besarnya alokasi sebagai jaminan bahwa stabilisasi telah tercapai.