33 artikel terkurasi dalam rubrik ini
Berita politik, pemerintahan, kebijakan publik, parlemen, dan dinamika institusi di Indonesia dengan atribusi sumber yang jelas.
Rubrik Politik menyajikan posisi, keputusan, dokumen, dan proses kelembagaan tanpa mengarahkan pilihan politik pembaca.
Pansus DPR dan pemerintah daerah membahas RUU Daerah Kepulauan dengan fokus pada biaya pelayanan publik, konektivitas, kewenangan laut, dan skema fiskal yang memperhitungkan wilayah kepulauan.
Anggota Komisi III DPR menilai kecerdasan buatan telah mengubah cara kerja profesi hukum, tetapi pemanfaatannya harus tetap tunduk pada prinsip hukum, etika profesi, perlindungan HAM, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online tidak hilang ketika pengemudi diposisikan sebagai pelaku usaha mikro. Pernyataan ini menjadi bagian dari pembahasan aturan transportasi digital yang menentukan hubungan pengemudi dan perusahaan aplikasi.
Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI pada HUT ke-81 TNI di Cilangkap, Jakarta, sekaligus menekankan kedekatan prajurit dengan rakyat dan pentingnya profesionalisme.
Presiden Prabowo Subianto melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri dan Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri pada 1 Oktober 2026. Artikel ini merangkum dasar Keppres, persetujuan DPR, profil singkat, dan fokus awal kepemimpinan baru Polri.
Anggota Komisi III DPR menilai kecerdasan buatan telah mengubah cara kerja profesi hukum, tetapi pemanfaatannya harus tetap tunduk pada prinsip hukum, etika profesi, perlindungan HAM, dan tanggung jawab kepada masyarakat.
Pansus DPR dan pemerintah daerah membahas RUU Daerah Kepulauan dengan fokus pada biaya pelayanan publik, konektivitas, kewenangan laut, dan skema fiskal yang memperhitungkan wilayah kepulauan.
Aksi di depan Gedung DPR RI memanas pada Kamis malam setelah sebagian massa melempar benda dan merusak pagar. Polisi mengerahkan water cannon; massa kemudian berangsur meninggalkan kawasan Senayan.
Aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di DPR RI berakhir tertib setelah perwakilan massa bertemu pimpinan parlemen. DPR menyatakan komitmen menuntaskan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. AMPB menyebut akan kembali menagih komitmen tersebut jika target tidak dipenuhi.
Komisi III DPR menargetkan pembahasan RUU Perampasan Aset rampung paling lambat Desember 2026. Hingga 25 Agustus, DPR menyebut telah menggelar 35 RDPU, tiga kunjungan kerja, dan menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.
Baleg DPR menyempurnakan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan perhatian pada ketegasan definisi, standar layanan dan pemerataan akses air bersih serta sanitasi.
Komisi III DPR memperkirakan waktu efektif pembahasan RUU Perampasan Aset sekitar delapan minggu menuju target penyelesaian Desember 2026. Sejumlah tahapan legislasi masih harus dilalui.
Target penerimaan pajak APBN 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun menjadi sorotan setelah realisasi semester pertama mencapai Rp1.035,7 triliun. Komisi XI DPR mendorong perluasan basis wajib pajak secara terukur.
Hanura mulai memosisikan lapangan kerja dan relevansi pendidikan sebagai isu utama untuk meraih pemilih Gen Z menuju Pemilu 2029. Tantangannya adalah menerjemahkan pesan itu menjadi program terukur.
Komisi XII DPR mendorong percepatan eksplorasi sumur dan lapangan baru agar lifting minyak tidak bergantung pada optimalisasi aset tua. Blok Mahakam masih menghasilkan sekitar 24 ribu barel per hari.
PKB meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola kawasan hutan dan konsesi yang berulang kali terbakar. Dorongan politik ini muncul ketika operasi besar penanganan karhutla berlangsung di Kalimantan.
Indonesia dan China kembali mendorong percepatan penyelesaian Code of Conduct Laut China Selatan. Bagi Indonesia, proses ini penting untuk menjaga stabilitas kawasan sekaligus memastikan diplomasi tetap bertumpu pada hukum internasional dan kepentingan nasional.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bonus hari raya bagi pengemudi ojek online tidak hilang ketika pengemudi diposisikan sebagai pelaku usaha mikro. Pernyataan ini menjadi bagian dari pembahasan aturan transportasi digital yang menentukan hubungan pengemudi dan perusahaan aplikasi.
Pembahasan RUU Sisdiknas memuat aspirasi kesetaraan guru PAUD formal dan nonformal. Isu kesejahteraan, status, dan pengakuan kompetensi masih menjadi bagian proses legislasi.
Penyusunan RUU Ketenagakerjaan 2026 terus berjalan dengan draf awal 19 bab dan 224 pasal. DPR menyerap aspirasi serikat buruh karena undang-undang baru harus menindaklanjuti putusan MK dan dikejar sebelum tenggat 31 Oktober 2026.
Indonesia dan Tiongkok menggelar Dialog Strategis Komprehensif pertama dan rangkaian dialog 2+2 di Jakarta. Pertemuan membahas penguatan kerja sama ekonomi, pertahanan, keamanan, teknologi dan isu kawasan.
Komisi VIII DPR menerima usulan pendahuluan BPIH 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah, naik sekitar Rp19,93 juta dibanding 2026. Besaran itu belum final dan akan dibahas melalui Panja BPIH.
Pembahasan RUU Profesi Kurator mengarah pada model perlindungan hukum bersyarat bagi kurator yang bekerja sesuai kewenangan, penetapan pengadilan, kode etik, dan iktikad baik tanpa menciptakan imunitas absolut.
RDPU konflik agraria Komisi III DPR pada 20 Agustus 2026 ditunda setelah Bareskrim Polri tidak hadir. KPA menyampaikan catatan 147 kasus yang mereka kategorikan sebagai kriminalisasi petani dan masyarakat di 11 provinsi sepanjang 2025-2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyebut pemerintah masih membahas masa depan Dana Otonomi Khusus Aceh dan terus menyerap aspirasi masyarakat, termasuk usulan besaran 2,5 persen.
Rapat paripurna DPR menyetujui 14 calon untuk Mahkamah Agung, terdiri atas 11 calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc. Persetujuan diberikan setelah uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR pada 12–13 Agustus 2026.
Pemprov Papua Barat meminta agar RUU Masyarakat Adat menjamin persetujuan pemilik hak ulayat sebelum tanah atau sumber daya alam dimanfaatkan untuk investasi. Baleg DPR menyerap usulan tersebut, tetapi rumusannya belum menjadi hukum final.
Fraksi Golkar merotasi pimpinan Komisi X dan Komisi XII DPR pada 19 Agustus 2026. Agung Widyantoro menggantikan Hetifah Sjaifudian, sedangkan Melchias Markus Mekeng menggantikan Bambang Patijaya.
Dorongan revisi UU TPPO merespons perekrutan dan eksploitasi berbasis digital. Lima usulan utamanya mencakup data nasional, identifikasi korban, pelacakan aset, perlindungan, dan tanggung jawab platform.
Parlemen Remaja 2026 memasuki tahap wawancara. Simak fokus seleksi, peran program DPR, dan hal yang perlu disiapkan peserta tanpa menganggapnya sebagai pengangkatan anggota DPR.
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu, tetapi cakupan, syarat, hak, kewajiban, dan proses legislasi skema itu belum final.
Destry Damayanti resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031 setelah melalui uji kelayakan Komisi XI, persetujuan DPR, keputusan presiden, dan pengucapan sumpah jabatan.
Postur sementara RAPBN 2027 menaikkan belanja dan pendapatan masing-masing Rp9,1 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun dan Rp3.435,1 triliun. Target pertumbuhan tetap 6 persen dan defisit 2,4 persen PDB.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pajak baru pada 2027 bila pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 6 persen secara berkelanjutan dan kondisi daya beli masyarakat dinilai cukup sehat.
Merah Putih Kembali Berkibar di Baiturrahman setelah Ricuh Hari Damai Aceh. Situasi dan motif tindakan massa masih perlu didalami secara resmi.
Pemprov Papua Tengah membentuk tim penanganan cepat setelah pembakaran sejumlah kantor pemerintahan di Ilaga, Kabupaten Puncak. Pemulihan keamanan dan layanan publik menjadi fokus, sementara pemicu kericuhan masih didalami.
