Kebakaran Desa Adat Sade Rusak Sedikitnya 120 Bangunan, Pemulihan Warga Jadi Prioritas

LOMBOK TENGAH — Kebakaran Desa Adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, menghanguskan sekitar 120 bangunan pada Sabtu malam, 22 Agustus 2026. Tidak ada korban jiwa, tetapi kerusakan menyentuh rumah warga sekaligus kawasan budaya dan wisata yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

ANTARA Foto mendokumentasikan 120 bangunan terdampak pada 23 Agustus, sebagian besar berbahan kayu, bambu, bedek, dan atap ilalang. Pemerintah Provinsi NTB menyatakan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar menjadi prioritas awal.

Angka kerusakan masih bersifat sementara dan bergantung pada cakupan pendataan. Kepala Desa Rembitan kemudian menyebut sekitar 152 bangunan rata dengan tanah, termasuk rumah tradisional, berugak, lumbung, museum, masjid, dan lapak usaha. Perbedaan ini perlu dibaca sebagai pembaruan pendataan, bukan angka final yang sudah seragam.

Kebakaran Desa Adat Sade berdampak pada hunian dan pekerjaan

Material bangunan tradisional membuat api dapat menjalar cepat, sementara angin pada malam kejadian turut memperbesar penyebaran menurut keterangan pemerintah desa. Pemprov NTB menyiapkan bangunan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tempat pengungsian sementara dan meminta kebutuhan sandang, pangan, serta rasa aman warga dipenuhi.

Dampaknya juga menjangkau ekonomi lokal. Kepala Desa Rembitan menyebut sekitar 320 pelaku wisata—termasuk pengrajin tenun, pemandu, dan pelaku usaha—kehilangan ruang kerja atau penghasilan akibat terganggunya aktivitas kawasan. Sebagian peralatan dan bahan usaha warga dilaporkan ikut terbakar.

Pemprov NTB juga meminta pendidikan anak-anak terdampak tetap berjalan selama masa darurat. Penyebab kebakaran belum semestinya disimpulkan: pemerintah provinsi menyebut dugaan korsleting listrik, sedangkan pemerintah desa menyatakan masih menunggu pemeriksaan pihak berwenang.

Pemulihan perlu menjaga fungsi kampung sekaligus warisan budaya

Rekonstruksi Sade menghadapi dua kebutuhan sekaligus: mengembalikan tempat tinggal yang aman dan mempertahankan karakter arsitektur serta kehidupan budaya Sasak. Pemerintah provinsi menyatakan akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk menyusun pemulihan dan rekonstruksi kawasan.

Pelibatan warga penting agar standar keselamatan baru tidak memutus identitas kampung. Pendataan terpadu atas rumah, fasilitas komunal, alat kerja, dan keluarga terdampak juga diperlukan supaya bantuan darurat serta pembangunan kembali dapat diawasi berdasarkan kebutuhan nyata.

Perbedaan angka 120 dan 152 bangunan juga menunjukkan mengapa verifikasi lapangan perlu dilanjutkan sampai kategori kerusakan, kepemilikan, dan fungsi setiap bangunan jelas. Data rinci tersebut penting untuk memisahkan kebutuhan hunian, fasilitas komunal, sarana ibadah, ruang usaha, dan aset budaya sehingga tahap rekonstruksi tidak hanya mengejar jumlah bangunan yang dibangun kembali.