Belanja APBN di NTT Capai Rp17,91 Triliun hingga Juli 2026, Ekonomi Tumbuh 5,01 Persen

KUPANG — Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Nusa Tenggara Timur mencapai Rp17,91 triliun hingga 31 Juli 2026. Nilai tersebut setara 58,59 persen dari pagu dan menunjukkan peran belanja pemerintah dalam menjaga aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan tersebut.

Rinciannya terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sekitar Rp5,44 triliun dan Transfer ke Daerah sekitar Rp12,47 triliun. Belanja Pemerintah Pusat tercatat tumbuh 28,01 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara penyaluran transfer tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja negara di NTT.

Kinerja fiskal berjalan seiring pertumbuhan ekonomi daerah

Data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur menunjukkan ekonomi provinsi tersebut pada triwulan II-2026 tumbuh 5,01 persen secara tahunan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku mencapai Rp41,13 triliun. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 12,23 persen.

Pergerakan belanja negara juga terlihat pada tingkat wilayah kerja perbendaharaan. KPPN Ruteng mencatat realisasi APBN di Manggarai Raya dan Ngada mencapai Rp2,51 triliun hingga akhir Juli 2026 atau 58,80 persen dari pagu. Angka tersebut memberi gambaran bahwa penyerapan anggaran berlangsung tidak hanya di pusat provinsi, tetapi juga pada wilayah kabupaten yang menjadi bagian dari jaringan layanan fiskal NTT.

Transfer ke daerah dan mutu belanja

Struktur belanja yang didominasi transfer ke daerah penting bagi pembiayaan layanan publik dan program pembangunan di berbagai kabupaten. Kanwil DJPb NTT mencatat Dana Alokasi Khusus Nonfisik tumbuh 18,23 persen secara tahunan, sedangkan penyaluran Dana Desa telah mencapai 84,18 persen dari pagu untuk 3.137 desa.

Kombinasi realisasi APBN dan pertumbuhan ekonomi menjadi indikator yang perlu dipantau hingga akhir tahun. Tantangan berikutnya adalah memastikan sisa pagu terserap secara efektif dan tepat waktu sehingga belanja negara memberi dampak nyata terhadap produktivitas daerah, konektivitas antarpulau, serta kualitas layanan publik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Besarnya realisasi belanja perlu dibaca bersama hasil program yang dibiayai. Serapan tinggi belum otomatis berarti manfaat publik sudah optimal jika kualitas pekerjaan, ketepatan sasaran, atau waktu penyelesaian tidak sesuai rencana. Untuk menilai dampak APBN di NTT, publik memerlukan rincian belanja menurut fungsi, progres proyek utama, capaian layanan, serta perbandingan dengan target tahunan. Pendekatan itu membantu memisahkan besarnya uang yang telah dibelanjakan dari kualitas hasil yang diterima masyarakat.