RAPBN 2027: Belanja Sementara Naik Rp9,1 Triliun, Target Pertumbuhan Tetap 6 Persen

JAKARTA — Postur sementara RAPBN 2027 menaikkan target belanja negara Rp9,1 triliun, dari usulan awal Rp4.097,2 triliun menjadi Rp4.106,3 triliun. Dalam rapat pemerintah dan Badan Anggaran DPR, target pendapatan negara dan hibah juga naik dengan jumlah yang sama, dari Rp3.426 triliun menjadi Rp3.435,1 triliun.

Perubahan yang disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 7 September itu memperbarui angka dalam versi awal artikel ini. Selisih pendapatan dan belanja tetap sekitar Rp671,2 triliun, sehingga pemerintah mempertahankan sasaran defisit 2,4 persen terhadap produk domestik bruto. Statusnya masih rancangan dan dapat berubah sampai pembahasan DPR selesai.

Belanja pusat bertambah dalam postur sementara

Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan dan hasil rapat Banggar, kenaikan belanja berada pada belanja pemerintah pusat. Angkanya berubah dari Rp3.362,2 triliun menjadi Rp3.371,3 triliun. Porsi belanja kementerian dan lembaga tercatat naik dari Rp1.504,7 triliun menjadi Rp1.513,8 triliun.

Purbaya menjelaskan kenaikan postur tersebut tidak berarti seluruh permintaan tambahan anggaran kementerian dan lembaga dipenuhi. Pemerintah masih memilih penggunaan anggaran yang dinilai paling mendukung perekonomian. Pernyataan itu perlu dibaca sebagai posisi pemerintah dalam proses pembahasan, bukan jaminan bahwa setiap program akan memperoleh tambahan.

Target pertumbuhan tetap menuntut pendorong nyata

Asumsi makro yang diajukan pemerintah tetap mencakup pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil SBN 10 tahun 6,9 persen. Dalam pembahasan awal pada 11 Juni, pemerintah dan Komisi XI sebelumnya menyepakati rentang pertumbuhan 5,8–6,5 persen serta defisit 1,8–2,4 persen PDB; usulan Agustus memilih titik tertentu di dalam rentang tersebut.

Ekonom CORE Indonesia A Akbar Susamto menilai target pertumbuhan 6 persen relatif optimistis karena pertumbuhan beberapa tahun terakhir hampir tidak pernah melampaui 5,5 persen. Penilaian itu merupakan pandangan analis, sementara angka 6 persen adalah asumsi pemerintah yang akan menjadi dasar penyusunan penerimaan dan belanja.

Bagi publik, perubahan Rp9,1 triliun penting bukan hanya karena menambah ukuran anggaran. Hal yang perlu dipantau adalah program mana yang memperoleh ruang tambahan, ukuran hasilnya, serta apakah peningkatan belanja diimbangi penerimaan yang realistis. Kenaikan pendapatan dan belanja dalam nominal sama menjaga selisih postur, tetapi tidak otomatis menjamin mutu belanjanya.

RAPBN baru menjadi APBN setelah pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan serta menetapkannya menjadi undang-undang. Karena itu, artikel ini menggunakan istilah “postur sementara” untuk angka September dan tidak menyajikannya sebagai anggaran final yang telah berlaku.