Verifikasi: Video Pendaftaran CPNS Agustus 2026 Tidak Benar, Warga Diminta Cek Kanal Resmi

JAKARTA — Video yang beredar di media sosial mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengumumkan pendaftaran CPNS pada Agustus 2026. Kementerian Komunikasi dan Digital memasukkan klaim tersebut ke kanal klarifikasi hoaks dan menyatakan video itu merupakan hasil manipulasi.

Sampai klarifikasi diterbitkan, tidak ada pengumuman resmi pemerintah mengenai pembukaan pendaftaran CPNS umum pada Agustus 2026. Dengan demikian, kemiripan wajah dan suara pejabat dalam video tidak dapat dijadikan bukti adanya jadwal seleksi.

Jangan tertukar dengan seleksi Sekolah Kedinasan

Pada periode yang sama, BKN memang mengumumkan penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan 2026. Berdasarkan Surat Kepala BKN Nomor 5249/B-KS.04.01/SD/K/2026 tertanggal 12 Agustus, pendaftarannya berlangsung pada 18–30 Agustus 2026. Program itu berbeda dari penerimaan CPNS umum yang diklaim dalam video manipulasi.

BKN menyebut seleksi Sekolah Kedinasan itu diselenggarakan oleh sembilan kementerian atau lembaga. Pengumuman resminya memuat tahapan administrasi, masa sanggah, Seleksi Kompetensi Dasar dengan CAT BKN, seleksi lanjutan, dan jadwal pengumuman kelulusan. Rincian tersebut menunjukkan ciri informasi rekrutmen resmi: ada instansi penyelenggara, dasar surat, tahapan, dan tanggal yang dapat diperiksa.

Periksa domain dan konteks pengumuman

Masyarakat sebaiknya memeriksa informasi seleksi aparatur melalui situs BKN, portal SSCASN, serta laman kementerian atau lembaga penyelenggara. Nama program perlu dibaca dengan cermat karena CPNS umum, PPPK, dan penerimaan peserta didik Sekolah Kedinasan merupakan proses yang berbeda.

BKN sebelumnya juga menegaskan pola verifikasi yang sama ketika membantah informasi rekrutmen ASN palsu pada Januari 2026: pengadaan ASN dijalankan melalui mekanisme nasional yang terintegrasi, sedangkan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal SSCASN dan kanal resmi instansi. BKN juga mengingatkan bahwa situs yang menyerupai layanan pemerintah, meminta pembayaran pribadi, atau memakai domain tidak resmi harus diperlakukan sebagai tanda bahaya. Karena itu, pemeriksaan alamat domain menjadi langkah praktis sebelum warga memasukkan NIK, dokumen, atau data kontak.

Tautan dari unggahan tidak resmi patut dihindari, terutama bila meminta data pribadi, kode verifikasi, atau pembayaran tanpa dasar pengumuman pemerintah. Sebelum mengisi formulir, pengguna perlu memastikan alamat situs benar dan membandingkan jadwalnya dengan informasi pada kanal resmi.

Konten manipulatif berbasis kecerdasan artifisial dapat meniru penampilan dan suara tokoh publik. Karena itu, pemeriksaan tidak cukup berhenti pada kualitas gambar. Sumber unggahan, keberadaan siaran pers, kesesuaian tanggal, dan tautan pendaftaran resmi harus dicocokkan.

Warta Nusa Raya tidak menampilkan ulang cuplikan video menyesatkan sebagai gambar utama agar tidak memperluas klaim palsu. Pembaca yang menerima unggahan serupa sebaiknya tidak meneruskannya sebelum verifikasi dan dapat mengarahkan orang lain ke pengumuman resmi yang benar.