81 Tahun Mahkamah Agung, 19 Agustus Menandai Perjalanan Peradilan Tertinggi RI

JAKARTA — Mahkamah Agung Republik Indonesia memasuki usia 81 tahun pada 19 Agustus 2026. Tanggal peringatan itu dihitung dari pembentukan Mahkamah Agung pada 19 Agustus 1945, dua hari setelah Proklamasi Kemerdekaan.

Catatan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung menyebut 19 Agustus sebagai hari bersejarah bagi aparatur peradilan. Agenda Pengadilan Agama Wates untuk 2026 juga menempatkan upacara HUT Mahkamah Agung pada tanggal tersebut. Kedua catatan resmi itu menguatkan tanggal peringatan, sedangkan usia 81 tahun merupakan selisih antara 1945 dan 2026.

Dari sejarah lembaga ke mandat konstitusional

Arti Mahkamah Agung tidak berhenti pada usia lembaga. UUD 1945 menempatkannya dalam ranah kekuasaan kehakiman. Pasal 24A memberi Mahkamah Agung kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta menjalankan kewenangan lain yang diberikan undang-undang.

Mandat tersebut membuat kualitas kerja Mahkamah Agung berhubungan langsung dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Konsistensi penerapan hukum, ketepatan pemeriksaan perkara, integritas aparatur, keterbukaan informasi, dan kejelasan layanan menjadi ukuran yang lebih bermakna daripada kemeriahan seremoni ulang tahun.

Peringatan tahunan juga dapat menjadi titik evaluasi bagi badan peradilan di bawahnya. Publik membutuhkan informasi yang mudah dipahami mengenai proses perkara, biaya, jadwal, putusan, dan saluran pengaduan agar akses terhadap keadilan tidak berhenti sebagai prinsip di atas kertas.

Digitalisasi perlu dinilai dari manfaatnya

Salah satu perubahan layanan adalah e-Court. Laman resmi e-Court menjelaskan fasilitas pendaftaran perkara, taksiran dan pembayaran panjar biaya, pemanggilan pihak, serta persidangan secara elektronik. Layanan itu menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 sebagai salah satu dasar hukum pelaksanaannya.

Digitalisasi dapat mengurangi perjalanan dan pekerjaan administratif, tetapi keberadaannya belum otomatis menjamin layanan yang mudah bagi semua orang. Keandalan sistem, bantuan bagi pengguna yang kesulitan mengakses teknologi, keamanan data, dan respons petugas tetap menentukan pengalaman pencari keadilan.

Karena itu, HUT ke-81 paling berguna bila menjadi pengingat untuk mengukur hasil yang nyata: perkara diselesaikan secara patut, layanan elektronik dapat digunakan, informasi tersedia, dan keluhan memperoleh tindak lanjut. Kepercayaan publik dibangun melalui kinerja yang dapat diperiksa secara berkelanjutan.

Perjalanan digitalisasi peradilan juga perlu dinilai dari pengalaman pengguna, bukan hanya tersedianya aplikasi. Waktu yang dibutuhkan untuk mendaftar perkara, kejelasan biaya, akses bantuan, keterbukaan jadwal, serta kemudahan memperoleh salinan dokumen adalah indikator yang langsung dirasakan pencari keadilan. Dengan melihat indikator tersebut, evaluasi layanan dapat membedakan antara sistem yang sekadar sudah daring dan sistem yang benar-benar membuat proses lebih mudah, dapat dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan.