Target Pajak 2026 Rp2.357,7 Triliun, DPR Dorong Perluasan Basis Wajib Pajak

JAKARTA — Target pajak 2026 dalam APBN ditetapkan Rp2.357,7 triliun. Sampai semester pertama, penerimaan pajak tercatat Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target. Angka tersebut menjadi konteks bagi dorongan anggota Komisi XI DPR Anna Muawanah agar pemerintah memperluas basis wajib pajak secara terukur.

Perbandingan target dan realisasi menunjukkan pekerjaan penerimaan masih berlanjut pada semester kedua. Persentase 43,9 persen bukan kesimpulan bahwa target pasti tercapai atau gagal; hasil akhir bergantung pada kinerja ekonomi, kepatuhan, kebijakan, dan pencatatan penerimaan setelah Juni.

Perluasan basis berbeda dari kenaikan tarif

Gagasan memperluas basis berarti memperbaiki pemetaan aktivitas ekonomi yang seharusnya masuk administrasi perpajakan. Itu berbeda dari menaikkan tarif bagi wajib pajak yang sudah patuh. Pemisahan ini penting agar kebijakan tidak mengirim sinyal bahwa kekurangan penerimaan otomatis dibebankan kepada kelompok yang sama.

Langkah pemetaan dapat menggunakan pencocokan data antarlembaga dan penguatan administrasi. Namun, data yang tidak mutakhir atau identitas yang tidak cocok dapat menimbulkan tagihan keliru. Karena itu, wajib pajak perlu mendapat penjelasan dasar pengenaan, akses untuk mengoreksi data, dan jalur keberatan yang jelas sebelum tindakan penagihan dilakukan.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2026 menempatkan penguatan basis penerimaan dan administrasi sebagai bagian dari arah kebijakan fiskal. Implementasinya perlu dapat diuji: publik seharusnya dapat melihat kemajuan administrasi tanpa membuka data pribadi wajib pajak.

Angka penerimaan perlu dibaca bersama komposisinya

Catatan DPR mengenai semester pertama menyebut penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun tumbuh 24,6 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perdagangan menjadi kontributor terbesar menurut paparan yang dirujuk dalam berita parlemen, sementara sejumlah sektor lain juga menunjukkan pertumbuhan. Komposisi tersebut membantu menjelaskan bahwa penerimaan tidak hanya dipengaruhi satu kelompok pembayar.

Penerimaan jangka pendek juga tidak cukup menjadi ukuran mutu kebijakan. Evaluasi perlu melihat biaya kepatuhan, kepastian aturan, kecepatan layanan, penyelesaian sengketa, dan dampaknya pada usaha kecil. Bila pelaku usaha menghabiskan lebih banyak waktu untuk membetulkan administrasi yang keliru, kenaikan penerimaan belum tentu menandakan sistem yang lebih baik.

Perluasan basis juga memerlukan perlindungan agar upaya menjangkau kegiatan ekonomi baru tidak membuat usaha informal langsung menghadapi kewajiban yang tidak dipahami. Sosialisasi, masa penyesuaian, dan panduan yang mudah diakses dapat membantu transisi menuju kepatuhan yang lebih formal.

Pengawasan publik menjadi bagian dari target

Komisi XI dan pemerintah dapat memperjelas indikator yang dipakai untuk menilai perluasan basis: jumlah data yang tervalidasi, layanan koreksi, penyelesaian keberatan, serta penerimaan per sektor. Indikator seperti itu memberi gambaran lebih lengkap daripada hanya membandingkan angka bulanan dengan target tahunan.

Bagi masyarakat, kebijakan yang adil ditandai oleh perlakuan konsisten, alasan penetapan yang dapat dijelaskan, dan layanan yang membantu kepatuhan. Target Rp2.357,7 triliun adalah angka APBN; realisasinya tetap perlu disertai keterbukaan mengenai sumber penerimaan dan penggunaan belanja negara.