AI dan Dunia Kerja 2026: 21–28% Pekerjaan Terdampak, Keterampilan yang Perlu Disiapkan

JAKARTA — Perkembangan kecerdasan artifisial mulai mengubah cara kerja di berbagai sektor, sehingga pekerja Indonesia didorong memperkuat keterampilan agar mampu beradaptasi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi baru, tetapi juga dengan cara organisasi mengambil keputusan, meningkatkan produktivitas, dan menata ulang sejumlah fungsi pekerjaan.

Dalam keterangan resmi Kementerian Komunikasi dan Digital pada 28 Agustus 2026, Nezar menilai pemerintah dan tenaga kerja tidak sebaiknya menunggu dampak AI terasa lebih luas sebelum menyiapkan langkah mitigasi. Penguatan literasi AI, kemampuan analisis, pengambilan keputusan berbasis data, serta program peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan dinilai perlu disiapkan lebih awal.

Paparan AI di ASEAN sudah signifikan

Data Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO menunjukkan paparan AI generatif terhadap pekerjaan di ASEAN sudah cukup besar. Dalam kajian ILO yang terbit Juli 2026, sekitar 21 sampai 28 persen pekerjaan di negara-negara ASEAN yang memiliki data pembanding berada pada kategori terpapar AI generatif. Namun, ILO juga menegaskan bahwa paparan tidak sama dengan hilangnya pekerjaan secara otomatis.

ILO menemukan belum ada bukti terjadinya gangguan pasar kerja berskala luas akibat AI generatif di kawasan. Dampak ke depan sangat dipengaruhi kesiapan tiap negara, termasuk investasi pada keterampilan, infrastruktur digital, kemampuan perusahaan, tata kelola, dan dialog sosial. Dengan kata lain, perubahan tugas dan kebutuhan kompetensi berpotensi terjadi lebih cepat dibanding penghapusan pekerjaan secara menyeluruh.

Peningkatan keterampilan menjadi fokus

Dorongan yang sama dari pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mempersiapkan diri menghadapi perubahan akibat AI. Perhatian tidak hanya diarahkan kepada pekerja sektor swasta, tetapi juga aparatur sipil negara yang terlibat dalam kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola pemerintahan.

Bagi pekerja, kesiapan tersebut dapat berarti memperkuat kemampuan yang melengkapi penggunaan AI, seperti analisis, komunikasi, pemecahan masalah, verifikasi informasi, pemahaman proses kerja, serta kemampuan menggunakan perangkat digital secara bertanggung jawab. Bagi pemerintah dan perusahaan, tantangannya adalah memastikan pelatihan tersedia sebelum perubahan teknologi memperlebar kesenjangan kompetensi.

Warta Nusa Raya mencatat bahwa perkembangan AI tidak perlu dibaca sebagai kepastian bahwa teknologi akan menggantikan sebagian besar pekerjaan. Bukti yang tersedia justru menunjukkan hasilnya bergantung pada bagaimana teknologi diterapkan, bagaimana pekerja dilatih, serta bagaimana kebijakan mengatur transisi. Karena itu, peningkatan keterampilan dan tata kelola menjadi bagian penting dari strategi menghadapi perubahan dunia kerja.

Bagi pekerja dan perusahaan, langkah praktisnya adalah memetakan tugas yang berubah, memilih pelatihan sesuai kebutuhan jabatan, dan menetapkan cara memeriksa keluaran AI sebelum dipakai. Pendekatan ini menjaga agar teknologi menjadi alat peningkat produktivitas, sementara keputusan yang membutuhkan penilaian manusia tetap memiliki penanggung jawab yang jelas.