Lokalisasi Teknologi Rusia Dijajaki Indonesia, dari Drone hingga Robotika Bawah Air

JAKARTA — Lokalisasi teknologi Rusia tengah dijajaki Kementerian Perindustrian untuk memperkuat kapasitas industri Indonesia. Bidang yang dibahas meliputi drone sipil, robotika bawah air, sistem komunikasi mandiri untuk kondisi darurat, otomatisasi industri, peralatan telekomunikasi, agrokimia, dan pengolahan limbah.

Pembahasan berlangsung dalam pertemuan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Senator Federasi Rusia Ilyas Umakhanov di Jakarta pada 19 Agustus 2026. Keterangan Kemenperin yang dikonfirmasi ANTARA pada 24 Agustus menempatkan investasi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas industri sebagai arah kerja sama, bukan sekadar perdagangan perangkat.

Lokalisasi harus menghasilkan kemampuan domestik

Menurut keterangan tersebut, teknologi yang ditawarkan masih menjadi bahan penjajakan lanjutan untuk menilai kesesuaiannya dengan kebutuhan industri nasional. Artinya, belum ada dasar untuk menyebut seluruh teknologi itu sudah dipilih, memiliki lokasi produksi, atau memasuki tahap proyek komersial di Indonesia.

Nilai strategis lokalisasi akan bergantung pada seberapa jauh perangkat dapat diproduksi, dipelihara, dan dikembangkan di dalam negeri. Keterlibatan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, penguasaan desain, akses suku cadang, dan kemampuan pemeliharaan setelah penjualan menjadi ukuran yang lebih nyata daripada jumlah perangkat yang diimpor.

Untuk drone sipil, kesiapan industri juga harus berjalan bersama tata kelola operasional. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 37 Tahun 2020 mengatur pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Karena itu, pengembangan produk tidak dapat dilepaskan dari persyaratan keselamatan, ruang udara, serta kewenangan regulator.

Tindak lanjut perlu dinilai dari proyek yang konkret

Penjajakan ini mengikuti partisipasi Indonesia sebagai negara mitra resmi pada INNOPROM 2026 di Yekaterinburg. Rangkaian itu membuka pertemuan bisnis dan pemerintah, tetapi status forum dan pertemuan awal tetap perlu dibedakan dari kontrak investasi atau keputusan pembangunan pabrik.

Indikator berikutnya adalah terbentuknya mitra usaha, ruang lingkup teknologi yang benar-benar dialihkan, jadwal uji coba, porsi produksi lokal, perlindungan kekayaan intelektual, serta pembagian tanggung jawab atas keamanan dan pemeliharaan. Keterbukaan atas indikator itu membantu publik menilai apakah kerja sama memperbesar kemampuan industri nasional.

Bagi industri Indonesia, peluangnya tidak terbatas pada manufaktur perangkat. Robotika bawah air dapat mendukung inspeksi dan pekerjaan kelautan, komunikasi mandiri relevan dalam keadaan darurat, sedangkan teknologi limbah dapat membantu efisiensi produksi. Namun manfaat tersebut baru dapat dinilai setelah kajian teknis, standar penggunaan, pembiayaan, dan mitra pelaksana diumumkan secara jelas.