BGN Evaluasi Keamanan Pangan MBG di Jayapura usai Insiden Depapre

JAYAPURA — Badan Gizi Nasional mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, setelah muncul dugaan insiden keamanan pangan pada 5 Agustus 2026. Pelayanan medis, penghentian sementara dapur terkait, dan penelusuran proses pengolahan makanan menjadi bagian utama penanganan.

Wakil Kepala BGN Trenggono meninjau fasilitas kesehatan dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Kasih Iman Samuel Papua pada 6 Agustus. Menurut keterangan resmi BGN, operasional SPPG itu dihentikan sementara agar pemeriksaan dapat dilakukan tanpa melanjutkan distribusi dari dapur yang sedang dievaluasi.

Pelayanan medis berjalan sambil menunggu hasil laboratorium

BGN mencatat 219 penerima manfaat telah memperoleh penanganan medis hingga 6 Agustus pukul 15.45 WIT. Delapan orang disebut telah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik, sedangkan tiga orang dirujuk dari RSUD Yowari ke rumah sakit lain untuk penanganan lanjutan.

Penelusuran awal BGN mengarah pada dugaan penurunan kualitas salah satu menu yang dimasak terlalu dini. Namun, lembaga itu menegaskan penyebab pasti masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Temuan awal tersebut karena itu belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan final mengenai penyebab insiden.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Beeri Wopari pada 6 Agustus menyatakan kasus akut dan penambahan kasus baru telah menurun. Pernyataan itu menggambarkan perkembangan penanganan pada waktu tertentu, bukan pengganti hasil investigasi pangan dan pemeriksaan laboratorium.

SOP dapur dan pengawasan menjadi titik evaluasi

Kepala BGN Sudaryono menyatakan kepala SPPG terkait telah dicopot dan tim investigasi telah dikirim. BGN juga menyebut waktu memasak yang terlalu awal sebagai salah satu masalah yang ditemukan dalam evaluasi umum, karena jarak yang panjang antara pengolahan, distribusi, dan konsumsi dapat memengaruhi mutu makanan.

Untuk setiap laporan dugaan keracunan, BGN menyatakan langkah penanganannya mencakup penghentian sementara operasional SPPG, pengujian sampel oleh dinas kesehatan di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan, serta investigasi penyebab. Hasil pemeriksaan dibutuhkan untuk menentukan koreksi pada bahan baku, proses memasak, penyimpanan, atau distribusi.

Kasus Depapre menunjukkan bahwa capaian program gizi tidak cukup diukur dari jumlah porsi. Informasi hasil laboratorium, tindak lanjut terhadap dapur, pemulihan penerima manfaat, dan perbaikan pengawasan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat menilai apakah risiko yang ditemukan benar-benar telah ditangani.

Keamanan pangan juga perlu dinilai sebagai rangkaian, bukan hanya pada tahap memasak. Waktu antara pengolahan dan konsumsi, suhu penyimpanan, kebersihan wadah, distribusi, serta pencatatan bahan baku dapat memengaruhi risiko. Pelaporan hasil pemeriksaan yang menjelaskan titik masalah dan tindakan koreksi akan lebih berguna bagi orang tua dan sekolah daripada sekadar pernyataan bahwa evaluasi telah dilakukan, karena publik dapat melihat perubahan prosedur yang diterapkan.