Ratusan Juta Batang Disita, Mengapa Rokok Ilegal Tetap Bertahan di Jawa Timur?

OPINI WNR — Ada satu angka yang layak membuat publik berhenti sejenak ketika membaca persoalan rokok ilegal di Jawa Timur. Hingga 30 Juni 2026, Bea Cukai mencatat 1.064 penindakan di bidang cukai dengan barang bukti 222,03 juta batang rokok ilegal. Nilai barangnya disebut mencapai Rp330,3 miliar, sedangkan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp199,9 miliar.

Angka sebesar itu mudah memunculkan dua kesimpulan yang sama-sama terlalu cepat. Kesimpulan pertama: peredaran rokok ilegal pasti semakin tidak terkendali. Kesimpulan kedua: karena sitaan besar, pemberantasan berarti sudah sangat berhasil. Keduanya belum tentu benar. Volume barang bukti adalah bukti adanya aktivitas penegakan dan temuan pelanggaran, tetapi bukan ukuran tunggal tentang seberapa besar pasar ilegal yang sesungguhnya atau seberapa jauh pangsa pasarnya sudah menyusut.

Data resmi Jawa Timur sampai Maret 2026 menunjukkan 316 penindakan terkait rokok ilegal dengan barang bukti 59,77 juta batang senilai Rp123,3 miliar. Pemerintah juga mencatat 99,56 persen modus pelanggaran pada periode itu didominasi rokok polos, terutama jenis sigaret kretek mesin. Artinya, persoalannya bukan hanya soal pita cukai yang sulit dikenali, tetapi dalam banyak temuan justru produk beredar tanpa pita cukai sama sekali.

Besar sitaan tidak otomatis berarti pasar membesar—atau mengecil

Dalam membaca data penindakan, ada persoalan metodologis yang sering luput. Sitaan dapat meningkat karena peredaran ilegal memang meningkat, karena kemampuan deteksi aparat semakin baik, karena operasi lebih intensif, atau karena gabungan faktor-faktor tersebut. Tanpa estimasi pangsa pasar ilegal yang konsisten dari waktu ke waktu, angka barang bukti saja tidak cukup untuk menentukan arah pasar.

Karena itu, kenaikan penindakan 23 persen dan kenaikan barang bukti 47 persen pada semester pertama 2026 dibanding periode yang sama 2025, sebagaimana disampaikan Bea Cukai melalui laporan media, lebih tepat dibaca sebagai sinyal bahwa persoalan ini masih memiliki skala besar dan pengawasan menemukan lebih banyak pelanggaran. Untuk menilai keberhasilan akhir, publik membutuhkan data tambahan: apakah proporsi rokok ilegal terhadap seluruh konsumsi menurun, apakah jaringan yang sama berulang kali muncul, dan apakah titik distribusi berisiko semakin menyempit.

Dari jalan tol hingga kontainer, distribusi menunjukkan persoalan lintas wilayah

Skala distribusi terlihat dari beberapa penindakan pada Juli dan Agustus 2026. Bea Cukai Kediri melaporkan lebih dari 4 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai diamankan dalam dua hari pada 15 dan 16 Juli. Penindakan berlangsung di ruas Tol Kertosono–Mojokerto KM 679 B dan Tol Jombang–Nganjuk KM 670. Nilai barang diperkirakan lebih dari Rp6,1 miliar dengan potensi kerugian negara yang dicegah sekitar Rp4 miliar.

Beberapa pekan kemudian, Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan pengiriman 8,96 juta batang rokok tanpa pita cukai dalam dua kontainer. Informasi awal yang ditindaklanjuti petugas menyebut barang diduga dikirim dari Jawa Timur menuju Sumatra melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam kasus itu, pemberitahuan barang pada kontainer disebut berupa pipa dan baja ringan. Temuan tersebut penting bukan untuk menggeneralisasi seluruh perdagangan rokok ilegal, tetapi untuk menunjukkan bahwa sebagian peredaran yang terungkap memiliki kemampuan logistik antardaerah dan antarpulau.

Kalau demikian, strategi pengawasan tidak cukup berhenti pada etalase toko atau warung. Titik produksi, gudang, kendaraan pengangkut, simpul logistik, pola pengiriman berulang, dan hubungan antara pemasok serta distributor menjadi sama pentingnya. Penindakan di hilir tetap diperlukan, namun memutus jaringan akan lebih menentukan apabila tujuannya adalah menurunkan ketersediaan barang ilegal secara berkelanjutan.

Harga dan daya beli: faktor logis yang tetap membutuhkan data

Rokok ilegal memiliki satu keuntungan ekonomi yang jelas: produk yang menghindari kewajiban cukai dapat memiliki struktur biaya yang berbeda dari produk legal. Dari situ muncul dugaan yang masuk akal bahwa selisih harga menjadi salah satu daya tarik bagi sebagian konsumen, terutama ketika daya beli tertekan. Namun dugaan ini tidak boleh diperlakukan sebagai fakta tanpa survei konsumen yang memadai.

WNR menilai pemerintah perlu lebih terbuka menyajikan data tentang rentang harga rokok ilegal yang ditemukan di pasar, karakter wilayah peredarannya, serta alasan konsumen membelinya. Informasi semacam itu akan membantu membedakan apakah masalah utama berada pada harga, akses, kebiasaan, lemahnya pengawasan, atau kombinasi beberapa faktor. Tanpa data permintaan, kebijakan berisiko terlalu fokus pada jumlah barang yang disita dan kurang membaca alasan pasar terus terbentuk.

Rokok ilegal bukan sekadar soal pita cukai

Bea Cukai menjelaskan beberapa ciri umum pelanggaran, antara lain rokok tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, pita cukai bekas, serta pita yang salah peruntukan atau tidak sesuai hak perusahaan. Ketentuan pita cukai juga mensyaratkan pita dipasang sesuai jenis barang, isi kemasan, harga jual eceran, tarif, dan hak pengusaha pabrik atau importir yang bersangkutan.

Di titik ini, kerugian akibat peredaran ilegal tidak hanya dapat dilihat dari penerimaan negara yang tidak dibayar. Produsen yang beroperasi secara legal menanggung kewajiban administrasi dan cukai yang tidak dipikul dengan cara yang sama oleh pelaku ilegal. Itu menciptakan lapangan persaingan yang tidak seimbang. Bagi pemerintah daerah dan masyarakat, persoalan tersebut juga terkait efektivitas pengawasan terhadap barang kena cukai serta kemampuan negara memastikan aturan berlaku secara setara.

Jangan keliru: rokok legal tidak berarti aman

Pembedaan legal dan ilegal adalah terutama persoalan kepatuhan terhadap aturan produksi, peredaran, dan cukai. Status legal tidak menjadikan rokok aman bagi kesehatan. Sebaliknya, WNR juga tidak akan menyatakan bahwa setiap rokok ilegal pasti lebih berbahaya daripada rokok legal tanpa hasil pengujian laboratorium terhadap produk tertentu. Klaim kesehatan harus dipisahkan dari status cukainya dan dibuktikan dengan data yang sesuai.

Pemisahan ini penting agar kampanye pemberantasan tidak membingungkan publik. Pesan yang tepat bukan bahwa rokok bercukai adalah rokok yang aman, melainkan bahwa produk tembakau tetap membawa risiko kesehatan, sementara rokok ilegal menambahkan persoalan lain berupa pelanggaran ketentuan cukai, lemahnya keterlacakan, dan persaingan usaha yang tidak patuh aturan.

Ukuran keberhasilan seharusnya lebih dari jumlah batang yang disita

Operasi penindakan tetap penting. Namun keberhasilannya akan lebih mudah dinilai apabila pemerintah secara berkala menerbitkan indikator yang lebih lengkap. Misalnya estimasi pangsa rokok ilegal, daerah dengan prevalensi peredaran tertinggi, pola pengulangan pelaku atau jaringan, perubahan selisih harga dengan produk legal, jumlah penindakan di tingkat produksi dibanding distribusi, serta perkembangan kepatuhan industri.

Dengan ukuran seperti itu, publik dapat mengetahui apakah 222 juta batang yang diamankan merupakan awal dari penyusutan pasar, atau baru menggambarkan besarnya bagian yang berhasil ditemukan. Perbedaan tersebut penting karena tujuan akhirnya bukan menghasilkan tumpukan barang bukti yang semakin tinggi, melainkan membuat pasokan ilegal semakin sulit diproduksi, didistribusikan, dan dijual.

Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara penegakan dan pencegahan. Edukasi kepada pedagang mengenai ciri pita cukai, kanal pelaporan yang mudah, analisis jalur logistik, pengawasan produsen, dan penindakan terhadap jaringan berulang perlu bekerja sebagai satu sistem. Bila hanya salah satu mata rantai yang ditekan, pasar dapat bergeser ke rute atau metode lain.

Pertanyaan penting setelah operasi “Gempur Rokok Ilegal”

Besarnya penindakan di Jawa Timur menunjukkan bahwa negara hadir melakukan pengawasan. Tetapi justru karena skalanya besar, pertanyaan berikutnya harus lebih ambisius: apakah setelah serangkaian operasi itu rokok ilegal menjadi lebih sulit ditemukan, jaringan distribusinya menyusut, dan pangsa pasarnya turun?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan lebih dari konferensi pers tentang jumlah sitaan. Ia membutuhkan ukuran pasar yang konsisten, transparansi tren, dan evaluasi yang membandingkan hasil penindakan dengan perubahan nyata di lapangan. Jika ukuran keberhasilan berhenti pada banyaknya batang yang dimusnahkan, kita hanya mengetahui berapa yang tertangkap—bukan berapa yang masih lolos.

Di situlah tantangan sesungguhnya. “Gempur Rokok Ilegal” akan memiliki makna yang lebih kuat bila keberhasilannya kelak tidak lagi terutama ditunjukkan oleh foto gudang penuh barang bukti, melainkan oleh semakin kecilnya ruang ekonomi dan distribusi bagi produk ilegal. Sampai indikator itu tersedia secara terbuka, ratusan juta batang yang disita sebaiknya dibaca sebagai bukti kerja penindakan sekaligus pengingat bahwa persoalannya belum selesai.