MBG Jangan Hanya Mengenyangkan, Harus Benar-Benar Menyehatkan

OPINI WNR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini berjalan sebagai program publik berskala besar yang menyentuh sekolah, keluarga, dapur penyedia makanan, pelaku usaha, serta rantai pasok pangan di banyak daerah. Skala itu membuat evaluasi program tidak cukup hanya membaca berapa banyak dapur yang beroperasi atau berapa juta porsi yang telah dibagikan.

Pertanyaan yang lebih substantif adalah apakah makanan yang diterima aman, benar-benar dikonsumsi, memenuhi kebutuhan gizi, dan pada akhirnya berkaitan dengan perbaikan kondisi kesehatan penerima. Jumlah porsi tetap penting sebagai ukuran jangkauan, tetapi ia belum menjawab mutu hasil.

Skala anggaran membuat ukuran hasil menjadi penting

Kementerian Keuangan menempatkan MBG sebagai salah satu prioritas APBN 2026 dengan alokasi sekitar Rp335 triliun. Sasaran program mencakup antara lain anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, sementara pemanfaatan pangan lokal juga diharapkan memberi efek ekonomi kepada pelaku usaha dan produsen pangan di daerah.

Angka Rp335 triliun menggambarkan alokasi kebijakan pada APBN 2026. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa per 16 September 2026 realisasi MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun setelah penajaman anggaran. Dua angka tersebut merujuk pada konteks anggaran yang berbeda dan karena itu tidak tepat diperlakukan sebagai angka yang saling menggantikan.

Dengan skala fiskal seperti itu, evaluasi publik dapat menggunakan ukuran yang lebih luas: keamanan pangan, kecukupan energi dan protein, variasi menu, kualitas bahan, tingkat konsumsi nyata, ketepatan sasaran, serta perkembangan indikator gizi dan kesehatan dalam periode yang memadai.

Keamanan pangan adalah lapisan paling dasar

Pada September 2026, BGN menutup sementara 1.999 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN menegaskan penutupan itu terkait kewajiban pendaftaran sertifikasi, bukan kesimpulan bahwa seluruh dapur tersebut telah diuji lalu dinyatakan gagal memenuhi standar.

Langkah pengawasan itu menunjukkan bahwa standardisasi dapur bukan isu administratif semata. Satu dapur dapat menyiapkan ribuan porsi dalam sehari, sehingga pengendalian bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kebersihan personel, waktu distribusi, dan penanganan makanan sampai ke penerima merupakan bagian penting dari manajemen risiko.

Dalam penilaian program, jumlah dapur yang bertambah perlu dibaca bersama tingkat kepatuhan higiene, hasil inspeksi, mekanisme pelaporan insiden, kecepatan koreksi, dan keterlacakan pemasok. Dengan begitu, ekspansi layanan dapat dibandingkan dengan kapasitas pengendalian mutunya.

Dampak gizi perlu diukur, bukan diasumsikan

Kajian mengenai implementasi awal MBG yang diterbitkan dalam The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning menyebut program ini memiliki potensi untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Namun kajian itu juga mencatat bahwa dampak langsung terhadap stunting dan anemia belum dapat diverifikasi pada tahap yang dianalisis, antara lain karena keterbatasan penargetan pada periode 1.000 hari pertama kehidupan dan belum adanya pengukuran hasil formal yang memadai.

Temuan tersebut tidak berarti MBG tidak bermanfaat. Ia menunjukkan perbedaan antara output dan outcome: makanan yang tersalurkan merupakan output, sedangkan perubahan status gizi, anemia, kesiapan belajar, kehadiran sekolah, atau indikator kesehatan lain merupakan outcome yang membutuhkan pengukuran lebih panjang dan rancangan evaluasi yang tepat.

Karena itu, laporan publik akan lebih informatif bila data porsi dan penerima dilengkapi indikator hasil yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Pengukuran semacam itu juga membantu membedakan perubahan yang berkaitan dengan MBG dari faktor lain seperti kondisi rumah tangga, sanitasi, akses layanan kesehatan, pola makan di luar sekolah, dan harga pangan.

Transparansi anggaran dan rantai pasok juga menentukan

Transparansi dapat memperkuat pengawasan tanpa harus membuka data pribadi penerima. Informasi mengenai jumlah SPPG aktif, status kepatuhan, standar menu, jumlah penerima, pola pengadaan, serta ringkasan realisasi anggaran dapat memberi publik gambaran apakah pertumbuhan program berjalan seiring dengan tata kelola dan kualitas layanan.

Di sisi ekonomi, permintaan beras, telur, ikan, ayam, sayuran, buah, dan bahan pangan lain dalam jumlah besar dapat menciptakan pasar yang stabil bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM. Dampak tersebut bergantung pada desain pengadaan, keterbukaan akses pemasok, mutu bahan, harga pembelian, dan kemampuan produsen lokal memenuhi kebutuhan secara konsisten.

Karena itu, manfaat ekonomi lokal sebaiknya dinilai dari data pemasok dan nilai transaksi yang nyata, bukan hanya dari asumsi bahwa belanja besar otomatis tersebar merata. Konsentrasi pemasok, volatilitas harga bahan, dan kemampuan produksi daerah juga layak dipantau sebagai bagian dari evaluasi.

Dari jumlah porsi menuju hasil yang dapat dibuktikan

Perdebatan mengenai MBG akan lebih produktif bila tidak berhenti pada pilihan sederhana antara mendukung atau menolak program. Ruang evaluasi yang lebih berguna adalah menguji apakah setiap rupiah belanja menghasilkan makanan yang aman, bernilai gizi baik, tepat sasaran, dan memberi manfaat yang dapat diamati pada penerima.

Jumlah dapur dan porsi tetap merupakan indikator operasi. Namun gambaran keberhasilan menjadi lebih lengkap ketika indikator itu dibaca bersama keamanan pangan, kualitas konsumsi, status gizi, kesehatan, kesiapan belajar, serta akuntabilitas pengadaan dan anggaran. Dengan ukuran seperti itu, publik dapat menilai MBG dari hasil yang tercatat, bukan hanya dari skala pelaksanaannya.