Gubernur NTT Minta Toko Tetap Buka Saat Gempa M7,7, Jaminan Pelaku Usaha Dipertanyakan

KUPANG — Penanganan dampak gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur tidak hanya menyangkut pencarian korban, pengungsian, dan pemulihan infrastruktur. Ketersediaan makanan serta kebutuhan pokok bagi warga juga menjadi persoalan penting di tengah kondisi darurat.

Dalam pemberitaan Suara Lantang, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena dilaporkan meminta toko tetap membuka akses terhadap makanan bagi masyarakat selama masa penanganan gempa. Tujuannya adalah menjaga agar kebutuhan dasar warga tetap dapat dijangkau ketika rantai distribusi dan aktivitas ekonomi terganggu.

Namun, kebijakan atau imbauan semacam itu juga memunculkan pertanyaan lain: bagaimana keselamatan pemilik dan pekerja toko dijamin ketika gempa susulan masih terjadi, siapa yang bertanggung jawab apabila bangunan atau stok barang mengalami kerusakan, dan bagaimana mekanisme perlindungan jika pelaku usaha sendiri merupakan korban bencana.

Akses pangan penting, keselamatan pelaku usaha juga harus dijaga

Dalam situasi bencana, toko, pasar, gudang, dan jaringan distribusi memang dapat menjadi bagian penting dari akses pangan masyarakat. Pada saat yang sama, operasional tempat usaha tidak dapat dilepaskan dari penilaian keamanan bangunan, kondisi listrik, jalur transportasi, ketersediaan pekerja, serta risiko gempa susulan.

Karena itu, pembukaan akses pangan idealnya berjalan bersama pengamanan petugas dan asesmen keselamatan. Pelaku usaha juga membutuhkan kejelasan mengenai distribusi logistik pemerintah agar beban pemenuhan kebutuhan warga tidak hanya bertumpu kepada toko yang berada di wilayah terdampak.

Gempa utama M7,7 yang mengguncang Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, menyebabkan kerusakan luas dan memicu ribuan gempa susulan. hingga Senin jumlah korban meninggal telah mencapai sedikitnya 68 orang dan lebih dari 200 orang terluka, sementara ribuan warga harus mengungsi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah terdampak berlangsung dalam situasi yang belum sepenuhnya normal. Kebutuhan pangan masyarakat perlu dijamin, tetapi keputusan membuka suatu toko tetap harus mempertimbangkan keselamatan manusia sebagai prioritas pertama.

Perlu skema yang jelas bagi toko di wilayah bencana

Pertanyaan mengenai siapa yang menjamin pelaku usaha menjadi relevan karena toko bukan sekadar bangunan dan stok barang. Di dalamnya terdapat pemilik, karyawan, pemasok, serta keluarga yang juga dapat mengalami kehilangan tempat tinggal, kerusakan aset, atau kesulitan akses selama bencana.

Pemerintah daerah dapat memperkuat kebijakan dengan mekanisme yang lebih operasional, misalnya menentukan toko yang aman untuk beroperasi, menyediakan pengawalan atau pengamanan distribusi, memfasilitasi pasokan barang, serta menjelaskan skema dukungan apabila terdapat kerusakan atau kebutuhan darurat.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa akses kebutuhan pokok selama bencana tidak berarti barang dapat diambil tanpa mekanisme yang jelas. Distribusi bantuan pemerintah, pembelian normal di toko yang aman, dan dukungan logistik harus dibedakan agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi pelaku usaha.

Warta Nusa Raya memandang jaminan akses pangan dan perlindungan pelaku usaha seharusnya berjalan bersamaan. Dalam keadaan darurat, keselamatan warga, pekerja, pemilik usaha, dan petugas tetap menjadi dasar utama setiap keputusan operasional.