Jatim Jadi Prioritas OMC Hadapi Kekeringan, Produksi Pangan Dijaga

SURABAYA — Jawa Timur menjadi salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam menghadapi ancaman kekeringan dan menjaga ketersediaan air bagi sektor pertanian. Pemerintah daerah menyatakan pelaksanaan operasi tetap bergantung pada keberadaan awan potensial sehingga OMC tidak dapat dilakukan setiap saat.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan BNPB dan BMKG terus mengamati pertumbuhan awan di berbagai wilayah. Menurut keterangannya di Gedung DPRD Jawa Timur pada Senin, 21 September 2026, operasi dapat dimobilisasi ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Keterangan tersebut disampaikan dalam agenda pemerintah daerah di Gedung DPRD Jawa Timur pada hari yang sama.

OMC bergantung pada ketersediaan awan

Catatan resmi BMKG menunjukkan OMC telah dilaksanakan di Jawa Timur pada 3–9 September 2026 untuk pembasahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Stasiun Klimatologi Jawa Timur mencatat pada 4–6 September seluruh Jawa Timur tidak mengalami hujan, kemudian hujan mulai muncul di beberapa wilayah terutama bagian selatan dan timur pada periode 6–7 September.

BMKG Juanda sebelumnya menjelaskan kondisi musim kemarau membuat potensi pertumbuhan awan hujan sangat terbatas. Karena itu, peluang OMC bersifat sporadis dan perlu memanfaatkan jendela pertumbuhan awan yang tersedia. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa operasi modifikasi cuaca bukan satu-satunya instrumen untuk menjaga pasokan air pertanian selama periode kering.

Pompa, sumur bor, dan jaringan pipa disiapkan

Pemprov Jawa Timur bersama jajaran dinas pertanian kabupaten dan kota telah memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan. Pemerintah menyiapkan tiga jalur penanganan pasokan air: penggunaan pompa ketika air permukaan masih tersedia, pembangunan sumur bor di lokasi yang memungkinkan pemanfaatan air tanah, serta pembangunan jaringan pemipaan.

Emil mengatakan distribusi pompa telah dilakukan sebelum musim kemarau. Untuk kebutuhan mendesak akibat dampak kekeringan, pemerintah daerah juga memiliki mekanisme Belanja Tidak Terduga. Pemerintah daerah menyebut sisa BTT APBD 2026 sebesar Rp30,73 miliar dapat digunakan untuk mendukung petani terdampak sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Jawa Timur masih dalam periode siaga

BNPB sebelumnya mencatat Jawa Timur berada dalam status Siaga Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/327/013/2026. Status tersebut berlaku sejak 26 Mei hingga 6 Oktober 2026. Karena itu, pemantauan kondisi air, cuaca, dan risiko kebakaran tetap relevan meskipun hujan dapat terjadi secara lokal.

Bagi sektor pertanian, keberhasilan mitigasi tidak hanya ditentukan oleh turunnya hujan dari OMC, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sumber air yang tersedia dan menyalurkannya ke lahan. Pemerintah menyatakan pemantauan awan akan diteruskan agar OMC dapat dilakukan ketika syarat meteorologis mendukung, sementara intervensi irigasi dan sumber air menjadi jalur penanganan yang berjalan paralel.