KPK Geledah Enam Lokasi dalam Perkara Penerimaan Mahasiswa Unsoed

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan menggeledah enam lokasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 9–10 September 2026. Tindakan itu dilakukan dalam penyidikan dugaan pemerasan dan gratifikasi pada penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut lokasi yang diperiksa meliputi rumah tiga wakil rektor, rumah seorang dosen, rumah seorang guru SMA di Tasikmalaya, serta ruang kerja Sekretaris Daerah Banyumas. KPK mengatakan penyidik menemukan dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan penitipan calon mahasiswa.

Apa yang ditemukan dan apa yang belum diketahui

Menurut keterangan KPK, sebagian dokumen diduga memuat informasi mengenai rekomendasi calon mahasiswa. Penyidik juga menduga seorang guru berperan mengoordinasikan calon mahasiswa dan Sekda Banyumas mengetahui pemberian rekomendasi. Uraian tersebut merupakan konstruksi penyidik; isi dokumen dan data elektronik belum diuji dalam persidangan.

Penggeledahan dan penyitaan bukan bukti bahwa pemilik atau pengguna setiap lokasi melakukan tindak pidana. Seseorang yang rumah atau ruang kerjanya digeledah juga tidak otomatis berstatus tersangka. Karena tidak diperlukan untuk memahami kepentingan publik, identitas guru serta alamat rumah tidak dicantumkan.

Kelanjutan perkara penerimaan mahasiswa Unsoed

Perkembangan ini melanjutkan perkara yang pada Agustus 2026 membuat KPK menetapkan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq bersama lima orang lain sebagai tersangka. KPK mengaitkan perkara dengan dugaan pemerasan dan gratifikasi pada jalur penerimaan mahasiswa baru. Penetapan tersangka tetap bukan putusan bersalah, dan setiap pihak berhak membantah serta menguji alat bukti melalui proses hukum.

Bagi calon mahasiswa dan keluarga, perkara ini menyoroti pentingnya jalur seleksi yang transparan, jejak audit yang dapat diperiksa, serta kanal pengaduan yang aman. Rekomendasi akademik atau administratif tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana; konteks, tujuan, dan bukti setiap tindakan harus dinilai oleh penyidik dan kemudian diuji di pengadilan.

Warta Nusa Raya membatasi laporan ini pada tindakan penyidikan yang diumumkan KPK dan tidak menyimpulkan kesalahan pihak mana pun. Tanggapan dari pihak yang disebut akan ditambahkan secara proporsional jika diterima redaksi.

Bagi tata kelola kampus, ukuran perbaikan tidak berhenti pada proses pidana. Transparansi jalur penerimaan, pencatatan setiap rekomendasi, pemisahan kewenangan akademik dan administratif, serta kanal pengaduan yang dapat diaudit menjadi bagian penting untuk memulihkan kepercayaan calon mahasiswa. Perkembangan perkara perlu dipisahkan dari evaluasi kelembagaan: proses hukum menilai perbuatan individu, sedangkan universitas tetap perlu memastikan prosedur penerimaan berikutnya dapat diperiksa secara terbuka.