KPK Sita Bukti Elektronik dari Dua Rumah dalam Penyidikan Muara Enim

MUARA ENIM — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan penyidiknya menggeledah dua rumah di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada 10 September 2026. Lokasi itu disebut sebagai rumah seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta rumah pihak swasta yang melaksanakan proyek di lingkungan pemerintah kabupaten.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. KPK belum merinci jenis perangkat, isi data, atau hubungan setiap barang dengan konstruksi perkara. Karena itu, temuan tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti kesalahan orang yang tinggal atau bekerja di lokasi yang digeledah.

Pantauan lapangan dan keterangan resmi

Enim Ekspres melaporkan aktivitas penyidik pada salah satu rumah di Kelurahan Pasar 2. Menurut pantauan media lokal tersebut, kegiatan berlangsung sekitar empat jam dengan pengamanan kepolisian, dan penyidik terlihat membawa dua koper ketika meninggalkan lokasi. Identitas serta alamat penghuni tidak dipublikasikan Warta Nusa Raya karena tidak diperlukan untuk menjelaskan perkembangan penyidikan.

Pantauan lapangan itu mengonfirmasi adanya kegiatan di salah satu lokasi, sementara keterangan KPK menjadi dasar informasi mengenai dua rumah dan penyitaan bukti elektronik. Rangkaian ini menyusul penggeledahan kantor Dinas PUPR dan unit pengadaan di Sekretariat Daerah Muara Enim pada hari sebelumnya.

Penggeledahan bukan putusan bersalah

KPK mengaitkan rangkaian penggeledahan dengan penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Perkara tersebut sebelumnya membuat KPK menetapkan Bupati Muara Enim nonaktif Edison bersama tiga orang lain sebagai tersangka.

Status tersangka, penggeledahan, dan penyitaan merupakan tahapan proses hukum, bukan putusan bahwa seseorang bersalah. Seluruh dugaan mengenai penerimaan uang dan peran masing-masing pihak berasal dari konstruksi penyidik. Para tersangka berhak memberi keterangan, didampingi penasihat hukum, membantah tuduhan, dan menguji alat bukti.

Perkembangan barang bukti elektronik penting dipantau karena perkara berkaitan dengan proyek pemerintah dan penggunaan anggaran publik. Namun, relevansi data baru dapat dinilai setelah penyidik menjelaskan hubungannya dengan perkara atau setelah bukti diuji dalam persidangan. Tanggapan pihak terkait akan ditambahkan apabila diterima redaksi.

Barang bukti elektronik juga tidak dapat dinilai hanya dari jumlah perangkat atau data yang dibawa penyidik. Nilai pembuktiannya bergantung pada keterkaitan dengan perkara, keutuhan data, serta proses pemeriksaan yang nantinya dapat diuji oleh para pihak. Karena itu, pembaruan yang lebih bermakna bagi publik adalah penjelasan KPK mengenai hubungan temuan digital dengan proyek atau aliran dana yang disidik, bukan sekadar banyaknya lokasi yang digeledah.