PLTS 100 GWp Diluncurkan dari Bali, Pemerintah Dorong Kemandirian Energi Nasional

JEMBRANA — Pemerintah meluncurkan program PLTS 100 GWp untuk kemandirian energi di Kabupaten Jembrana, Bali, pada 25 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program pembangkit listrik tenaga surya itu diarahkan untuk memperkuat swasembada dan ketahanan energi nasional.

Sekretariat Negara mencatat pemerintah menargetkan kapasitas 100 gigawatt peak tersebut dapat direalisasikan dalam tiga tahun. Target itu adalah sasaran pemerintah, bukan kapasitas yang sudah tersedia saat peluncuran, sehingga kemajuannya perlu dinilai dari proyek yang benar-benar dibangun dan tersambung ke sistem kelistrikan.

Skala besar membutuhkan jaringan dan penyimpanan

Pada tahap awal, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut proyek dengan total kapasitas 5,3 GWp mulai dikerjakan. Untuk Bali, kapasitas yang diumumkan mencapai 1.000 megawatt dan direncanakan dilengkapi baterai penyimpanan energi.

Bahlil juga menyampaikan estimasi biaya pembangkitan PLTS sekitar 5–6 sen dolar AS per kilowatt jam, tetapi angka itu belum memasukkan biaya baterai. Perincian ini penting karena kebutuhan penyimpanan bergantung pada durasi layanan, sedangkan biaya baterai akan memengaruhi keekonomian listrik yang tersedia ketika matahari tidak bersinar.

Di luar panel dan baterai, pelaksanaan program bergantung pada kesiapan jaringan transmisi dan distribusi, ketersediaan lahan, pembiayaan, pengadaan peralatan, serta kemampuan operasi dan pemeliharaan. Rantai pasok domestik juga perlu dipantau agar target kapasitas tidak hanya meningkatkan impor komponen tanpa penguatan kemampuan industri nasional.

Publik memerlukan ukuran kemajuan yang terbuka

Pemerintah perlu memisahkan kapasitas yang diumumkan, yang sudah mendapat pembiayaan, yang sedang dibangun, dan yang telah beroperasi. Keterbukaan lokasi proyek, jadwal penyambungan, produksi listrik aktual, biaya sistem, dan kinerja baterai akan membantu publik menilai kemajuan secara lebih akurat.

Bagi pengguna listrik, ukuran akhirnya adalah pasokan yang andal, biaya yang terkendali, akses yang lebih luas, dan penurunan ketergantungan pada energi fosil. Klaim manfaat ekonomi dan penurunan emisi tetap perlu diuji terhadap realisasi proyek, bukan hanya proyeksi pada hari peluncuran.

Rincian tahap awal program dibahas pula dalam laporan kapasitas awal PLTS 100 GWp. Tautan itu mengarah ke artikel Warta Nusa Raya yang memakai URL berbeda untuk fokus proyek, sementara halaman ini mempertahankan pembahasan tentang konteks kemandirian energi dan kebutuhan sistem.

Proyek awal dan proyeksi manfaat perlu dibedakan

ESDM merinci empat proyek yang menandai tahap awal, antara lain PLTS Gilimanuk 300 MWp, PLTS Terapung Gajah Mungkur 134 MWp, serta proyek Desa Sembur dan Pulau Rengit yang jauh lebih kecil. Contoh-contoh itu memperlihatkan bahwa program mencakup pembangkit skala besar dan kebutuhan lokal seperti pasokan listrik bagi fasilitas penyimpanan ikan.

ESDM juga menyebut proyeksi akumulatif 5,52 juta lapangan kerja dan potensi pengurangan emisi 140,16 juta ton CO2 per tahun. Angka tersebut merupakan estimasi pemerintah, bukan hasil yang telah tercapai. Evaluasi perlu membandingkannya dengan kapasitas yang benar-benar dibangun, listrik yang tersalur, komponen lokal, dan biaya jaringan serta baterai.