DSI dan Transparansi Ekspor SDA: Data Harus Menambah Kepercayaan, Bukan Beban Baru

JAKARTA — DSI transparansi ekspor SDA memasuki tahap operasional pada 2026. PT Danantara Sumberdaya Indonesia menyatakan telah membangun visibilitas analitis atas sekitar 6.500 deklarasi ekspor bernilai lebih dari US$14 miliar dan mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas strategis.

Data DSI tersebut mencakup perdagangan melalui lebih dari 50 pelabuhan muat di 25 provinsi menuju lebih dari 100 negara. Cakupan awalnya adalah batu bara, minyak kelapa sawit, dan ferroalloy. Seluruh angka itu berasal dari pernyataan perusahaan dan perlu dibedakan dari hasil audit independen mengenai tambahan penerimaan negara.

Integrasi data harus mengurangi kesenjangan informasi

DSI menjelaskan sistemnya menghubungkan harga, volume, kualitas, klasifikasi Harmonized System, kapal pengangkut, serta negara tujuan. Perusahaan juga merencanakan pelacakan kapal, validasi negara tujuan, dan rekonsiliasi devisa hasil ekspor sebagai bagian dari pengembangan bertahap.

Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly menyatakan perusahaan mengonsolidasikan data dari tujuh kementerian dan lembaga serta menargetkan Exporter Portal diluncurkan pada 1 September. Uji coba dengan eksportir direncanakan pada akhir September atau pertengahan Oktober; jadwal itu adalah target saat diumumkan, bukan bukti bahwa seluruh fungsi telah selesai diterapkan.

Integrasi data dapat membantu mendeteksi perbedaan harga, volume, klasifikasi, atau penyelesaian pembayaran. Namun sistem juga memerlukan aturan akses, jejak perubahan, mekanisme koreksi, perlindungan informasi komersial, dan prosedur keberatan agar kesalahan data tidak langsung merugikan eksportir.

Transparansi tidak boleh menjadi lapisan birokrasi baru

Danantara dan DSI menyatakan fungsi perizinan, pengaturan, serta pengawasan tetap berada pada kementerian dan lembaga berwenang. Hubungan komersial antara penjual dan pembeli juga disebut tetap berjalan. Komitmen itu perlu diuji melalui waktu layanan, biaya kepatuhan, jumlah permintaan data berulang, dan penyelesaian keluhan pelaku usaha.

DSI menyebut analisis awal bersama BUMN menunjukkan potensi optimalisasi nilai sekitar US$5 miliar per tahun. Angka tersebut masih berupa potensi yang dikemukakan perusahaan, bukan penerimaan yang sudah terealisasi. Karena itu, metode penghitungan dan hasil aktual perlu dibuka dalam bentuk yang dapat diperiksa tanpa membocorkan rahasia dagang.

Ukuran keberhasilan yang lebih berguna bagi publik adalah berkurangnya kesenjangan data, meningkatnya kepatuhan, arus ekspor tetap lancar, dan manfaat ekonomi yang dapat ditelusuri. Transparansi akan menambah kepercayaan hanya bila negara juga transparan tentang cara sistem bekerja, dasar koreksi, biaya, dan hasil evaluasinya.

Integrasi sistem belum sama dengan hasil pengawasan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut platform DSI sedang mengintegrasikan sistem dari ESDM, Perdagangan, Keuangan, Investasi, Hukum, dan Bank Indonesia, termasuk melalui INSW dan Simbara. Integrasi ini berpotensi mengurangi pengisian data yang berulang, tetapi pemerintah juga perlu menjelaskan sumber data, standar pencocokan, siapa yang dapat mengoreksi informasi, serta bagaimana eksportir mengajukan keberatan.

Dengan demikian, jumlah deklarasi yang terlihat oleh sistem adalah ukuran cakupan analisis, bukan bukti bahwa seluruh selisih telah diverifikasi atau nilai ekspor negara sudah meningkat. Pelaporan berkala tentang data yang sudah diperiksa, yang masih diproses, dan koreksi yang dilakukan akan membantu publik membedakan anomali awal dari pelanggaran yang terbukti.