Modernisasi Koperasi Indonesia Harus Diukur dari Manfaat, Bukan Sekadar Jumlah

JAKARTA — Dorongan modernisasi koperasi Indonesia kembali menguat setelah Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta gerakan koperasi bertransformasi menjadi badan usaha yang lebih profesional dan adaptif. Dalam Koperasi Awards 2026, pemerintah juga menegaskan sekitar 130 ribu koperasi yang sudah ada tetap menjadi bagian dari agenda pembinaan, tidak hanya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pesan itu penting karena perdebatan koperasi sering terjebak pada jumlah unit. Banyaknya badan hukum tidak otomatis menunjukkan kekuatan ekonomi anggota. Koperasi seharusnya dinilai dari apakah mampu menurunkan biaya, memperluas pasar, meningkatkan posisi tawar, menyediakan pembiayaan yang sehat, atau menciptakan pendapatan yang lebih stabil bagi anggotanya.

Modernisasi koperasi Indonesia harus dimulai dari tata kelola

Teknologi digital dapat membantu pencatatan, pembayaran, inventori, dan akses pasar, tetapi digitalisasi bukan pengganti tata kelola. Koperasi tetap membutuhkan laporan keuangan yang dapat dipahami anggota, pengawasan yang efektif, pengurus yang kompeten, serta mekanisme rapat anggota yang benar-benar berfungsi.

Modernisasi juga berarti kemampuan memilih usaha yang sesuai kebutuhan lokal. Koperasi pertanian memiliki kebutuhan berbeda dengan koperasi jasa, konsumen, pekerja, atau perdagangan. Menyeragamkan model bisnis justru dapat membuat kelembagaan aktif di atas kertas tetapi lemah dalam transaksi nyata.

Kerangka dasarnya tetap menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian masih berlaku dengan sejumlah perubahan melalui regulasi berikutnya. Karena itu, modernisasi seharusnya memperkuat rapat anggota, akuntabilitas pengurus, pengawasan, dan manfaat ekonomi anggota, bukan menggantikannya dengan indikator pertumbuhan kelembagaan semata.

Dukungan pemerintah perlu menghindari ketergantungan

Kemitraan dengan BUMN dan swasta dapat membuka rantai pasok, teknologi, dan pasar. Namun dukungan tersebut sebaiknya dirancang agar koperasi tumbuh mandiri, bukan bergantung pada proyek atau penugasan sementara. Ukuran keberhasilan perlu mencakup transaksi anggota, kesehatan arus kas, produktivitas, kualitas pelayanan, dan keberlanjutan usaha.

Pemerintah menyebut pembinaan akan diarahkan pada peningkatan manajemen dan daya saing sekitar 130 ribu koperasi yang sudah ada. Angka itu sebaiknya menjadi titik awal untuk pemetaan kualitas, bukan target kebanggaan semata. Koperasi yang tidak aktif perlu ditangani berbeda dari koperasi sehat yang siap naik kelas.

Pada akhirnya, modernisasi koperasi Indonesia akan dipercaya publik bila anggota merasakan manfaat yang terukur. Logo baru, aplikasi baru, atau penghargaan tahunan bisa membantu visibilitas, tetapi nilai koperasi tetap ditentukan oleh seberapa jauh ia memperkuat ekonomi orang-orang yang menjadi pemiliknya.