Opini: Gempa Flores Mengingatkan, Resiliensi Bencana Harus Dibangun Sebelum Krisis

EDITORIAL WARTA NUSA RAYA — Gempa M7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 menegaskan bahwa resiliensi bencana tidak dapat dibangun setelah sirene darurat berbunyi. Dalam pembaruan 19 Agustus, BNPB mencatat 71 orang meninggal dan 59.647 warga mengungsi. Setiap angka mewakili keluarga yang kehilangan anggota, rumah, penghasilan, atau akses terhadap layanan dasar.

Dokumentasi lapangan pada 17 Agustus memperlihatkan warga tinggal di tenda sementara, layanan medis darurat, bangunan runtuh, dan pencarian korban di desa-desa Manggarai. Dua hari kemudian, data BNPB menunjukkan skala pengungsian jauh lebih besar setelah pendataan berkembang. Perbedaan angka menurut tanggal ini mengingatkan bahwa data bencana selalu harus disertai waktu pembaruan.

Akses cadangan harus disiapkan sebelum jalan terputus

BNPB menyebut karakter geografis Flores dan kondisi akses jalan memperlambat penyaluran bantuan, sementara sebagian warga mengungsi secara mandiri dan tersebar. Pemerintah mengirim 398 ton bantuan selama 15–18 Agustus melalui kombinasi jalur darat, udara, dan laut. Penggunaan kapal serta pesawat militer menunjukkan bahwa satu moda distribusi saja tidak cukup untuk wilayah kepulauan dengan medan yang sulit.

Pelajaran praktisnya adalah gudang logistik, titik air bersih, fasilitas kesehatan lapangan, dan perangkat komunikasi darurat perlu ditempatkan dengan memperhitungkan kemungkinan jalan utama tidak dapat dilalui. Daftar lokasi pengungsian mandiri juga harus dapat diperbarui dari tingkat desa agar bantuan tidak hanya berputar di posko besar yang lebih mudah dijangkau.

Bangunan aman dan layanan rentan adalah investasi

BNPB mencatat sebagian masyarakat enggan kembali karena rumah rusak dan khawatir terhadap gempa susulan. Kondisi itu memperlihatkan hubungan langsung antara mutu bangunan dan lamanya pengungsian. Pemeriksaan struktur, penerapan standar bangunan tahan gempa, serta pengawasan pembangunan fasilitas publik perlu diperlakukan sebagai perlindungan jiwa, bukan sekadar urusan administrasi.

Resiliensi juga harus diukur dari kemampuan layanan menjangkau anak-anak, lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan warga yang membutuhkan perawatan rutin. BNPB memasukkan kelompok-kelompok tersebut dalam kebutuhan prioritas. Pemerintah daerah perlu memiliki data yang terlindungi tetapi dapat digunakan petugas untuk mengirim obat, sanitasi, makanan khusus, dan dukungan mobilitas secara tepat.

Kesiapsiagaan yang bermakna tidak berhenti pada simulasi tahunan. Anggaran daerah perlu menerjemahkannya menjadi audit bangunan, jalur evakuasi yang terawat, tenaga kesehatan yang terlatih, cadangan listrik dan komunikasi, serta kontrak pasokan yang dapat diaktifkan saat akses terganggu. Hasilnya harus diumumkan agar warga mengetahui kapasitas dan kekurangan di wilayahnya.

Flores menunjukkan bahwa respons nasional dapat bergerak cepat, tetapi kecepatan setelah bencana tetap bergantung pada fondasi sebelum bencana. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya seremoni kesiapsiagaan, melainkan berkurangnya korban, pendeknya waktu layanan terputus, dan meratanya bantuan sampai ke pengungsi yang paling sulit terlihat.