Panas Bumi Indonesia Punya Momentum, Tantangannya Bukan Lagi Potensi tetapi Eksekusi

JAKARTA — Panas bumi Indonesia 2026 berada pada titik yang menarik: potensi sumber dayanya sangat besar, kebutuhan listrik bersih terus meningkat, dan pemerintah kembali mendorong investasi. Namun jarak antara potensi dan kapasitas terpasang menunjukkan masalahnya bukan lagi sekadar mengetahui bahwa panas bumi tersedia.

Dalam rangkaian IIGCE 2026 yang berlangsung 19–21 Agustus di Jakarta, pelaku industri dan pemerintah membahas eksplorasi, pengeboran, pembiayaan, regulasi, teknologi dan rantai pasok. Asosiasi Panasbumi Indonesia menyebut kapasitas terpasang nasional sekitar 2,7 GW, sementara potensi diperkirakan melampaui 23 GW.

Panas bumi Indonesia 2026 perlu mengubah potensi menjadi proyek

Kesenjangan lebih dari delapan kali antara kapasitas terpasang dan potensi memperlihatkan bahwa sumber daya geologi tidak otomatis menjadi listrik. Tahap eksplorasi mahal, risiko sumur tidak selalu mudah ditanggung investor, perizinan lintas sektor membutuhkan kepastian, dan lokasi proyek sering berada di wilayah dengan tantangan infrastruktur serta sosial yang kompleks.

Pemerintah menargetkan PNBP panas bumi Rp2,6 triliun pada 2026 dan investasi sektor ini sekitar USD1,1 miliar. Target itu memberi sinyal bahwa pengembangan panas bumi dipandang bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi juga sebagai industri strategis.

Baseload adalah keunggulan, tetapi biaya tetap harus kompetitif

Keunggulan panas bumi adalah kemampuannya menghasilkan listrik relatif stabil sepanjang waktu. Dalam sistem yang semakin banyak menerima energi surya dan angin, sumber baseload rendah karbon dapat membantu menjaga keandalan jaringan.

Namun keunggulan teknis tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan biaya. Pengadaan, harga listrik, pembagian risiko eksplorasi dan akses pembiayaan harus dirancang agar proyek layak tanpa membebankan biaya yang tidak transparan kepada konsumen atau negara.

Percepatan harus berjalan bersama perlindungan masyarakat dan lingkungan

Proyek geothermal berada dekat dengan ruang hidup masyarakat dan kawasan yang memiliki nilai ekologis. Karena itu, konsultasi publik, pemantauan lingkungan, keselamatan pengeboran, tata kelola air, dan mekanisme penanganan keluhan harus menjadi bagian proyek sejak awal, bukan ditambahkan setelah konflik muncul.

Momentum IIGCE akan berarti jika menghasilkan proyek yang benar-benar bergerak, bukan hanya daftar potensi dan target investasi. Indonesia sudah memiliki sumber daya, pengalaman operasi dan kebutuhan listrik. Pekerjaan rumah berikutnya adalah membuat proses dari survei hingga pembangkit lebih cepat, dapat diprediksi dan tetap dipercaya publik.

Kecepatan proyek juga tidak boleh menghapus kebutuhan untuk membandingkan biaya dan manfaat secara terbuka. Setiap lokasi memiliki kondisi geologi, kebutuhan jaringan, akses jalan, risiko pengeboran, dan hubungan dengan masyarakat yang berbeda. Karena itu, tolok ukur yang lebih berguna adalah apakah proyek mencapai tahapan survei, pengeboran, pembiayaan, konstruksi, dan operasi sesuai jadwal dengan pengelolaan risiko yang dapat diperiksa. Pendekatan ini membuat pembahasan panas bumi bergerak dari potensi teoritis menuju kinerja proyek yang nyata.