RUU Migas Jadi Usul Inisiatif DPR: 4 Ujian Tata Kelola, Bukan Sekadar Ganti Lembaga

OPINI WARTA NUSA RAYA — Persetujuan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagai usul inisiatif DPR pada 18 Agustus membuka kembali kesempatan menata sektor yang selama bertahun-tahun dibayangi persoalan kelembagaan, kepastian investasi, dan arah penguasaan negara.

Perubahan undang-undang diperlukan karena lanskap energi sudah jauh berbeda dibanding ketika UU Migas 2001 dibentuk. Namun ukuran keberhasilan revisi bukan banyaknya pasal baru atau lahirnya lembaga baru. Yang lebih penting adalah apakah aturan tersebut mengurangi ketidakpastian dan membuat tanggung jawab tiap institusi dapat diawasi publik.

Kelembagaan harus punya garis tanggung jawab jelas

Perdebatan mengenai badan usaha khusus atau bentuk kelembagaan pengelola migas perlu dijawab dengan desain kewenangan yang tegas. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membubarkan BP Migas pada 2012 menjadi pengingat bahwa pengelolaan sumber daya strategis tidak bisa hanya bertumpu pada efisiensi administratif.

Model baru harus memastikan kepentingan negara terjaga tanpa membuat proses investasi menjadi tidak pasti. Kontrak yang jelas, prosedur perizinan yang terukur, pengawasan yang efektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa perlu berada dalam satu kerangka yang konsisten.

Investasi dan kepentingan publik bukan pilihan biner

Indonesia membutuhkan investasi untuk mempertahankan produksi dan mengembangkan cadangan baru, tetapi insentif investasi harus dihitung bersama penerimaan negara, perlindungan lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat. Kepastian fiskal yang terlalu mudah berubah akan menaikkan risiko, sedangkan kelonggaran tanpa pengawasan dapat mengurangi manfaat publik.

Revisi UU Migas juga harus menempatkan subsidi dan akses energi dalam kerangka yang lebih tepat sasaran. Transparansi data produksi, lifting, penerimaan, dan kewajiban kontraktor akan menentukan apakah reformasi kali ini benar-benar memperbaiki tata kelola.

Momentum legislasi jangan hilang

Setelah menjadi usul inisiatif DPR, pembahasan masih panjang. Pemerintah, DPR, akademisi, pelaku industri, daerah penghasil, pekerja, dan masyarakat sipil perlu diberi ruang menyampaikan masukan. Regulasi yang tahan lama lahir dari desain yang dapat diuji, bukan dari kompromi yang sekadar menyelesaikan agenda jangka pendek.

Empat ujian agar perubahan tidak berhenti pada nama

Ujian pertama adalah garis kewenangan: siapa menetapkan kebijakan, mengelola kontrak, mengawasi, dan bertanggung jawab ketika target tidak tercapai. Kedua, kepastian kontrak dan perizinan yang konsisten tanpa mengurangi penerimaan negara, kewajiban lingkungan, keselamatan kerja, serta manfaat bagi daerah penghasil.

Ujian ketiga ialah transparansi data produksi, lifting, penerimaan, biaya, dan kinerja lembaga pengelola. Keempat, manfaat publik, termasuk ketahanan pasokan, keterjangkauan energi, perlindungan wilayah terdampak, serta kesiapan menghadapi transisi energi. Empat ukuran itu lebih penting daripada sekadar perubahan struktur organisasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tetap menjadi rujukan penting karena mengalihkan fungsi BP Migas kepada pemerintah sampai ada pengaturan baru. Karena itu, naskah RUU perlu dibuka dan diuji bersama pemerintah, DPR, akademisi, pelaku industri, daerah penghasil, pekerja, masyarakat sipil, dan komunitas terdampak.