Code of Conduct Laut China Selatan Didorong Segera Rampung, Indonesia-China Tegaskan Komitmen

JAKARTA - Code of Conduct Laut China Selatan kembali menjadi agenda penting setelah Indonesia dan China menegaskan dukungan untuk mempercepat penyelesaian pedoman perilaku antara ASEAN dan China. Pembahasan berlangsung di tengah kebutuhan menjaga stabilitas jalur perdagangan dan mencegah insiden maritim berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.

Bagi Indonesia, COC bukan pengganti hukum internasional. Diplomasi kawasan tetap perlu berjalan konsisten dengan UNCLOS 1982 dan kepentingan Indonesia di perairan yurisdiksinya, termasuk Laut Natuna Utara.

Code of Conduct Laut China Selatan harus efektif, bukan simbolik

Nilai sebuah COC akan ditentukan oleh kejelasan aturan, mekanisme pelaksanaan, dan kemampuan para pihak mengelola insiden. Kesepakatan yang terlalu umum berisiko tidak banyak mengubah perilaku di lapangan.

Karena itu, percepatan negosiasi perlu berjalan bersama kehati-hatian. ASEAN memiliki kepentingan menjaga sentralitas kawasan, sementara negara-negara anggotanya memiliki posisi dan kepentingan maritim yang tidak selalu identik.

Indonesia menjaga ruang kerja sama tanpa melepas kepentingan nasional

Hubungan ekonomi Indonesia-China berkembang pesat dan membuka ruang kerja sama investasi, perdagangan, energi, serta industri. Namun hubungan ekonomi tidak menghapus kebutuhan menjaga kepastian hukum dan kedaulatan yurisdiksi maritim.

Diplomasi yang efektif justru membutuhkan dua jalur sekaligus: memperluas kerja sama yang saling menguntungkan dan mempertahankan posisi hukum secara konsisten. Penyelesaian COC yang substantif dapat membantu menurunkan risiko salah perhitungan di kawasan.

Untuk Indonesia, pembahasan COC juga berkaitan dengan kepastian aktivitas nelayan, keselamatan pelayaran, dan komunikasi antarotoritas ketika terjadi insiden. Pedoman yang jelas akan lebih bernilai jika mampu diterjemahkan menjadi prosedur lapangan yang dipahami kapal patroli, penjaga pantai, dan kanal diplomatik ASEAN-China. Konsistensi itu penting bagi stabilitas maritim kawasan.

Belum ada naskah CoC final pada pertemuan ini

Pernyataan bersama dalam dialog 2+2 pada 21 Agustus menunjukkan dukungan politik untuk merampungkan perundingan ASEAN–China. Itu bukan pengumuman bahwa seluruh pihak sudah menandatangani naskah Code of Conduct final atau menyepakati mekanisme penegakan yang rinci.

Kementerian Pertahanan RI menekankan implementasi Declaration on the Conduct of Parties yang sudah ada dan penyelesaian CoC dengan sentralitas ASEAN. Dua instrumen itu berbeda: deklarasi memuat komitmen yang telah ada, sedangkan CoC masih dinegosiasikan. Kemajuannya perlu dinilai melalui kelanjutan perundingan ASEAN dan aturan pengelolaan insiden.

Bagi nelayan dan pelayaran Indonesia, manfaat praktis baru dapat dinilai ketika ketentuan yang disepakati jelas dan dijalankan di lapangan. Keterlibatan Indonesia dalam negosiasi tidak mengubah hak maritimnya menurut UNCLOS 1982.