Digitalisasi Pelindungan Pekerja Migran Didorong Terintegrasi, Akses Layanan Jadi Fokus

JAKARTA — Digitalisasi pelindungan pekerja migran didorong untuk memperkuat layanan sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di negara penempatan, hingga setelah kembali ke Indonesia. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menyampaikan arah itu saat menghadiri peringatan Hari Pengayoman ke-81 di Jakarta pada 19 Agustus 2026.

Menurut keterangan resmi Kementerian P2MI, layanan digital diharapkan lebih cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. Digitalisasi juga diarahkan untuk mendukung koordinasi antarlembaga dalam administrasi, informasi hukum, pengaduan, serta penanganan masalah yang dihadapi pekerja migran.

Arah tersebut sejalan dengan penjelasan Mukhtarudin kepada ANTARA pada 14 Agustus bahwa pelindungan harus berjalan sebelum, selama, dan setelah penempatan. Ia menyebut seleksi dan verifikasi pemberi kerja, kepastian kontrak dan upah, peningkatan kompetensi, layanan pengaduan, pendampingan, serta koordinasi dengan perwakilan RI sebagai bagian dari rangkaian itu.

Integrasi harus mengikuti perjalanan pekerja

Pelindungan pekerja migran melibatkan kementerian, pemerintah daerah, perusahaan penempatan, perwakilan RI, dan penyedia layanan lain. Sistem digital yang terpisah dapat membuat pekerja mengulang pengisian data, sementara petugas kesulitan melihat riwayat penanganan. Integrasi seharusnya membangun jejak layanan yang dapat ditelusuri tanpa mengaburkan lembaga yang bertanggung jawab.

Keputusan Kepala BP2MI Nomor 245 Tahun 2023 telah menetapkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan lembaga tersebut. Dokumen itu memberi dasar tata kelola internal, tetapi keberhasilan layanan tetap harus diuji dari pengalaman pengguna dan pertukaran data yang sah, bukan hanya dari tersedianya rancangan sistem.

Data yang diproses dapat mencakup identitas, paspor, kontrak, negara penempatan, kontak keluarga, pengaduan, dan catatan kasus. Karena sifatnya sensitif, integrasi memerlukan pembatasan akses sesuai tugas, pencatatan aktivitas, autentikasi yang kuat, masa simpan yang jelas, serta prosedur koreksi bila data pekerja tidak akurat.

Akses pengaduan menjadi ukuran penting

Pekerja migran berada di negara dan zona waktu berbeda, sehingga kanal bantuan perlu mudah ditemukan dan tetap berfungsi saat dibutuhkan. Sistem yang baik harus memberikan nomor laporan, status tindak lanjut, jalur eskalasi untuk kondisi darurat, dan pilihan layanan bagi pengguna dengan koneksi internet terbatas atau kemampuan digital yang berbeda.

Digitalisasi juga tidak menggantikan petugas dan pendampingan langsung. Perkara ketenagakerjaan, dokumen perjalanan, atau keadaan darurat kerap membutuhkan koordinasi manusia serta keputusan lembaga berwenang. Teknologi seharusnya mempersingkat waktu respons dan mencegah laporan hilang di antara instansi.

Ukuran hasil yang relevan antara lain waktu verifikasi dokumen, keberhasilan pertukaran data, persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, waktu respons keadaan darurat, jumlah koreksi data, serta insiden keamanan yang diumumkan dan ditangani. Indikator tersebut membantu publik membedakan perbaikan layanan nyata dari sekadar penambahan aplikasi.

Bagi pekerja dan keluarga, manfaat akhirnya sederhana: informasi resmi lebih mudah ditemukan, proses dapat dipantau, dan bantuan hadir pada setiap tahap migrasi. Pemerintah perlu menerbitkan perkembangan implementasi dan mekanisme pengaduan secara terbuka agar janji layanan terintegrasi dapat dinilai.