448 Ribu UMKM Bali Terdata, Legalitas NIB Masih Jadi Pekerjaan Rumah

DENPASAR — Jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Bali yang terdata mencapai 448.734 unit. Dari jumlah tersebut, 310.526 unit telah memiliki Nomor Induk Berusaha atau NIB, sementara 7.198 unit telah mengantongi sertifikat halal. Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tersebut menunjukkan besarnya basis usaha rakyat di Pulau Dewata sekaligus pekerjaan rumah dalam penguatan legalitas.

Berdasarkan selisih data tersebut, sekitar 138 ribu unit usaha yang terdata belum tercatat memiliki NIB. NIB penting karena menjadi identitas dasar pelaku usaha dalam sistem perizinan berusaha dan dapat menjadi pintu masuk untuk mengikuti berbagai program pendampingan, kemitraan, serta akses pasar formal.

Pendampingan diarahkan agar UMKM naik kelas

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali mencatat 448.734 UMKM terdata. Pemerintah daerah menekankan perlunya pendampingan berkelanjutan karena sebagian besar pelaku usaha masih berada pada skala mikro.

Strategi pendampingan yang dijalankan mencakup pengurusan legalitas usaha, penguatan pemasaran, dan pertemuan dengan industri melalui kegiatan business matching. Kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, serta lembaga perlindungan pekerja juga digunakan untuk memperluas dukungan bagi pelaku usaha.

Legalitas bukan satu-satunya ukuran penguatan usaha

Jumlah NIB memberi gambaran tentang tingkat formalitas usaha, tetapi peningkatan daya saing tidak berhenti pada dokumen perizinan. Pelaku UMKM juga membutuhkan kemampuan mengelola keuangan, memperbaiki kualitas produk, membangun merek, memanfaatkan pemasaran digital, dan menjaga kesinambungan pasokan agar mampu tumbuh dari usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.

Angka 448.734 UMKM dan 310.526 pemilik NIB menunjukkan masih adanya kesenjangan antara jumlah usaha yang terdata dan kepemilikan identitas dasar perizinan. Kondisi ini menempatkan legalitas sebagai salah satu agenda penting pengembangan UMKM Bali.

Bagi pemerintah daerah, tantangan berikutnya adalah memastikan pertambahan legalitas berbanding lurus dengan manfaat ekonomi yang dirasakan pelaku usaha. Pendampingan akan lebih efektif jika diikuti akses pembiayaan yang sehat, pemasaran yang lebih luas, serta peningkatan produktivitas sehingga legalitas menjadi bagian dari proses naik kelas, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

NIB membantu identifikasi, tetapi izin mengikuti risiko usaha

Portal OSS mendefinisikan NIB sebagai identitas resmi untuk memulai atau menjalankan usaha dan menjelaskan bahwa kewajiban perizinan berbasis risiko. Artinya, NIB tidak otomatis berarti semua kegiatan usaha sudah memiliki seluruh izin yang dibutuhkan. Pelaku perlu memilih klasifikasi bidang usaha yang sesuai dan memeriksa keluaran perizinan yang berlaku untuk tingkat risiko kegiatan tersebut.

Pelaku UMKM dapat memakai panduan OSS untuk membuat NIB, lalu memastikan nama, alamat, dan bidang usaha tercatat benar. Jika data usaha belum sesuai atau proses digital menjadi kendala, pendampingan dari dinas koperasi/UKM setempat dapat membantu memperbaiki pencatatan. Legalitas dasar perlu diikuti kualitas produk, pembukuan, dan akses pasar agar dokumen itu benar-benar mendukung pengembangan usaha.