KPK Petakan 8 Titik Rawan Dana Hibah dan Anomali Pengadaan di Kalimantan

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi memetakan delapan titik rawan dana hibah di Kalimantan serta sejumlah anomali dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah. Pemetaan itu disampaikan sebagai peringatan dini untuk memperbaiki tata kelola, bukan sebagai penetapan tindak pidana atau kesalahan pihak tertentu.

KPK memublikasikan pemetaan tersebut pada 13 Agustus 2026 setelah rapat koordinasi strategi pencegahan korupsi berbasis risiko di Palangka Raya. Forum itu diikuti kepala daerah se-Kalimantan. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Ely Kusumastuti menempatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagai unsur yang perlu mendeteksi dan mengoreksi risiko sejak perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan.

Delapan titik rawan dana hibah

Delapan risiko yang dicatat KPK ialah hibah tanpa proposal atau usulan; proposal yang baru diajukan ketika penganggaran berjalan; data penerima yang tidak jelas; nama penerima yang tumpang tindih; penerima yang muncul berturut-turut; pemantauan dan pertanggungjawaban yang tidak memadai; realisasi yang tidak sesuai perjanjian; serta penerima yang tidak memenuhi kriteria.

Urutan administrasi menjadi bagian penting dari pencegahan. Menurut KPK, proposal semestinya diajukan lebih dahulu, kemudian diperiksa kelayakannya sebelum masuk proses penganggaran. Setelah itu pemerintah daerah menyusun Nota Perjanjian Hibah Daerah dan baru menyalurkan dana ketika seluruh persyaratan terpenuhi. Dalam keterangan lanjutan pada 14 Agustus, Ely kembali menegaskan bahwa anggaran tidak seharusnya mendahului proposal yang telah dievaluasi dan diverifikasi.

Anomali pengadaan perlu diperiksa sejak awal

Di sektor pengadaan barang dan jasa, KPK meminta perhatian pada tender, e-purchasing, dan penunjukan langsung. Indikasi yang disebut mencakup afiliasi antara penyedia dengan pejabat pembuat komitmen atau anggota legislatif, penyedia yang tidak kompeten atau tidak memiliki sertifikasi badan usaha sesuai persyaratan, serta pengguguran peserta melalui syarat yang tidak semestinya.

Indikasi tersebut perlu menjadi pemicu pemeriksaan dokumen, bukan kesimpulan bahwa pelanggaran pasti terjadi. KPK mendorong APIP menelaah dokumen penawaran dan persyaratan teknis ketika proses sejak awal terlihat mengarah kepada penyedia tertentu. Pengawasan juga perlu berlangsung sepanjang rantai pengadaan, dari perencanaan dan persiapan sampai pelaksanaan serta serah terima pekerjaan.

Pemetaan risiko harus diikuti perbaikan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menempatkan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan dalam satu kerangka pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks itu, basis data penerima, alasan keputusan, hasil verifikasi, perjanjian, bukti realisasi, dan tindak lanjut pengawasan perlu membentuk jejak audit yang dapat diperiksa.

Karena pemetaan ini berada pada ranah pencegahan, pemerintah daerah dapat menindaklanjutinya tanpa menunggu munculnya perkara. Perbaikan yang terukur antara lain membersihkan data penerima ganda, memastikan kesesuaian realisasi dengan perjanjian, menguji kompetensi penyedia, membuka saluran pengaduan, dan mendokumentasikan tindak lanjut setiap temuan. Langkah itu membantu menjaga dana publik tetap tepat sasaran sekaligus mengurangi ruang pengondisian.