KPK Tahan Gatot Heroe Terkait Dugaan Suap Impor Bea Cukai, Diduga Terima Rp3,25 Miliar

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Gatot Heroe Hernanda dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Gatot sebelumnya telah berstatus tersangka dan pada Rabu, 26 Agustus 2026, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sebelum dibawa ke rumah tahanan.

Menurut keterangan KPK yang diberitakan ANTARA dan sejumlah media nasional, Gatot diperiksa dalam kapasitasnya sebagai pejabat Subdirektorat Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai pada periode Juni 2023 hingga Februari 2026. Ia juga dikenal menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Kediri ketika identitasnya dikonfirmasi sebagai tersangka dalam pengembangan perkara tersebut.

KPK menduga Gatot menerima Rp3,25 miliar

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan bahwa penyidik menduga terdapat aliran dana dari pihak PT Blueray kepada sejumlah pihak di Bea dan Cukai dalam rangka memperlancar proses kepabeanan. Dalam konstruksi yang disampaikan KPK, total setoran kepada sejumlah pihak pada periode Juli 2025 sampai Januari 2026 disebut mencapai Rp61,9 miliar.

Dari jumlah tersebut, KPK menduga sekitar Rp3,25 miliar diterima Gatot. Penyidik menyebut pemberian kepada Subdirektorat Penindakan dilakukan melalui pejabat lain dan sebagian dana yang ditujukan kepada Gatot diduga diserahkan di ruang kerjanya. Seluruh angka dan alur tersebut merupakan dugaan penyidik yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum.

Perkembangan ini melanjutkan rangkaian penyidikan perkara Bea Cukai yang sebelumnya juga mencakup pemeriksaan saksi dan penelusuran dugaan penerimaan terkait importasi PT Blueray. Warta Nusa Raya sebelumnya memberitakan pemeriksaan dua PNS Bea Cukai dalam pengembangan perkara Blueray.

Ditahan 20 hari pertama

KPK menyatakan Gatot ditahan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 26 Agustus hingga 14 September 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan dilakukan setelah KPK menyatakan memiliki kecukupan alat bukti untuk melanjutkan penyidikan terhadap Gatot sebagai tersangka.

Sebelumnya, pada Juli 2026, KPK mengumumkan penerbitan dua surat perintah penyidikan baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di lingkungan Bea dan Cukai. Salah satu penyidikan telah disertai penetapan tersangka dan kemudian dikonfirmasi merujuk kepada Gatot Heroe Hernanda.

Status tersangka belum berarti bersalah

Penahanan merupakan tindakan dalam proses penyidikan dan tidak sama dengan putusan bersalah. Konstruksi dugaan penerimaan uang, hubungan antara pihak swasta dan pejabat Bea Cukai, serta peran masing-masing pihak tetap harus diuji melalui alat bukti, pemeriksaan lanjutan, penuntutan, dan persidangan apabila perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap Gatot Heroe Hernanda dan setiap pihak lain yang disebut sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Redaksi akan memperbarui pemberitaan apabila KPK, pihak tersangka, kuasa hukum, atau pihak terkait menyampaikan keterangan baru yang relevan.