Kemenkeu Luncurkan ARISE, Ini Cara Sistem Baru Memetakan Risiko Fiskal Daerah

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan meluncurkan Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience atau ARISE, sebuah sistem pendukung keputusan yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah memahami potensi dampak risiko bencana terhadap perekonomian dan kondisi fiskal.

ARISE dikembangkan bersama United Nations Office for Disaster Risk Reduction dan Institut Teknologi Bandung. Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa sistem ini menggabungkan informasi mengenai bahaya, paparan, kerentanan, potensi kerugian ekonomi, serta dampaknya terhadap kapasitas fiskal daerah dalam satu kerangka analisis.

Dimulai dari Bali dan diperluas ke empat provinsi

Implementasi awal ARISE dimulai melalui proyek percontohan di Bali. Tahap berikutnya direncanakan mencakup Aceh, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah sebelum pengembangannya diperluas lebih jauh ke wilayah lain di Indonesia.

Informasi mengenai fungsi ARISE dan rencana perluasan penerapannya juga konsisten dalam laporan ANTARA, detikFinance, dan DDTC. Ketiga media tersebut mencatat bahwa sistem ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan mitigasi, kesiapan pembiayaan, serta strategi pengelolaan risiko sebelum tekanan fiskal muncul setelah suatu peristiwa bencana.

Dorong perencanaan fiskal berbasis risiko

Kementerian Keuangan menyebut rata-rata kerugian ekonomi akibat bencana di Indonesia pada periode 2000–2016 mencapai sekitar Rp22,85 triliun per tahun. Angka tersebut menjadi salah satu alasan penguatan pendekatan perencanaan yang tidak hanya berfokus pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga pada persiapan sebelum risiko terealisasi.

Bagi pemerintah pusat, ARISE diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan Transfer ke Daerah. Bagi pemerintah daerah, sistem ini dapat digunakan untuk membantu menyusun prioritas mitigasi dan strategi pembiayaan risiko sesuai karakteristik wilayah.

Pengembangan ARISE juga melibatkan mitra pembangunan dan akademisi. Pemerintah berharap integrasi data dan analisis risiko dapat membantu daerah menjaga kesinambungan layanan publik sekaligus memperkuat ketahanan fiskal dalam menghadapi tekanan ekonomi yang dapat muncul akibat bencana.

Kualitas rekomendasi ARISE akan sangat bergantung pada kelengkapan dan kebaruan data yang masuk. Pemerintah daerah juga memerlukan kapasitas untuk membaca hasil model dan menerjemahkannya menjadi prioritas anggaran, bukan sekadar menerima skor risiko. Karena itu, tahap berikutnya yang perlu dipantau adalah cakupan daerah pengguna, frekuensi pembaruan data, keterbukaan metodologi, serta contoh keputusan anggaran yang berubah karena informasi dari sistem tersebut. Ukuran itu akan menunjukkan apakah ARISE benar-benar menjadi alat kerja.