Anggaran Pendidikan 20 Persen di RAPBN 2027: 5 Ukuran Mutu Belanja

EDITORIAL WARTA NUSA RAYA — Pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah menegaskan kembali komitmen menjaga alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2027. Secara konstitusional, angka itu penting. Namun bagi keluarga, guru, dan murid, pertanyaan yang jauh lebih relevan adalah: seberapa besar anggaran tersebut benar-benar memperbaiki kualitas belajar?

Belanja pendidikan tersebar melalui banyak jalur: bantuan operasional sekolah, Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, beasiswa afirmasi, program sekolah prioritas, transfer ke daerah, hingga belanja yang bersinggungan dengan agenda sosial lain. Kompleksitas ini membuat angka besar tidak otomatis berarti dampak besar.

Ukur hasil, bukan hanya serapan

Tradisi mengejar serapan anggaran perlu diimbangi indikator hasil yang mudah dipahami publik. Apakah angka putus sekolah turun? Apakah kemampuan literasi dan numerasi meningkat? Apakah sekolah di daerah tertinggal memperoleh guru dan fasilitas yang setara? Apakah beasiswa benar-benar mencapai keluarga yang membutuhkan?

Transparansi juga harus bergerak sampai tingkat program. Publik perlu dapat melihat hubungan antara rupiah yang dibelanjakan dan perubahan yang dihasilkan. Tanpa itu, evaluasi pendidikan akan terus terjebak pada jumlah penerima, jumlah proyek, dan persentase penyerapan.

Kesenjangan daerah harus menjadi pusat perhatian

RAPBN 2027 juga diarahkan untuk memperkuat transfer ke daerah. Di sektor pendidikan, desain transfer perlu memberi insentif pada perbaikan mutu, bukan sekadar mempertahankan pola belanja rutin. Daerah dengan tantangan geografis, kekurangan guru, atau infrastruktur tertinggal membutuhkan desain pembiayaan yang berbeda.

Menjaga 20 persen anggaran pendidikan adalah titik awal, bukan garis akhir. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap tambahan rupiah memperluas kesempatan belajar dan menaikkan kualitas pendidikan. Jika ukuran keberhasilan tetap berhenti pada besarnya pagu, negara berisiko memiliki anggaran pendidikan yang besar tetapi perubahan yang terlalu kecil.

Lima ukuran yang dapat diawasi publik

Ukuran pertama adalah perubahan hasil belajar, terutama literasi dan numerasi, bukan sekadar jumlah kegiatan. Kedua, ketepatan penerima bantuan: apakah murid dan mahasiswa yang membutuhkan memperoleh dukungan tepat waktu dan dapat bertahan dalam pendidikan. Ketiga, pemerataan guru, termasuk kemampuan anggaran menutup kekurangan tenaga pengajar di wilayah yang sulit dijangkau.

Ukuran keempat adalah kondisi layanan dasar di sekolah, mulai dari ruang kelas, sanitasi, perangkat, sampai akses belajar. Kelima, transparansi program: publik perlu dapat melihat biaya, sasaran, target hasil, dan pencapaiannya dibandingkan tahun sebelumnya. Lima ukuran itu membantu membedakan program yang berdampak dari kegiatan yang hanya terlihat baik dalam angka penyerapan.

Dokumen anggaran, target program, laporan realisasi, dan evaluasi hasil perlu tersedia dalam format yang mudah dicari. DPR juga perlu meminta penjelasan ketika suatu program memiliki pagu besar tetapi indikator manfaatnya kabur. Dengan cara itu, pemenuhan porsi 20 persen tetap berjalan bersama akuntabilitas atas setiap rupiah yang dibelanjakan.