WTP 18 Tahun Kemenko Perekonomian: Audit Bersih Penting, Dampak Publik Tetap Harus Diukur

JAKARTA — WTP Kemenko Perekonomian kembali dipertahankan untuk laporan keuangan 2025, menjadikannya capaian ke-18 berturut-turut sejak 2008. Konsistensi ini layak dibaca sebagai indikator penting kualitas penyajian laporan keuangan dan tata kelola, tetapi tidak seharusnya menjadi akhir dari ukuran akuntabilitas publik.

WTP Kemenko Perekonomian menilai kewajaran laporan keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian diberikan ketika laporan keuangan, dalam hal yang material, disajikan sesuai standar yang berlaku. Pemeriksaan keuangan ditujukan untuk menilai kewajaran laporan, bukan secara khusus untuk membuktikan bahwa sebuah entitas bebas dari korupsi atau memastikan seluruh program telah efektif.

Karena itu, pernyataan Kemenko Perekonomian bahwa WTP bukan tujuan akhir justru relevan. Rekomendasi hasil pemeriksaan tetap harus ditindaklanjuti, sistem pengendalian internal diperkuat, dan kualitas belanja perlu dibaca bersama hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Dari kepatuhan menuju hasil kebijakan

Publik membutuhkan dua lapis ukuran. Pertama, apakah uang negara dicatat dan dilaporkan secara wajar. Kedua, apakah penggunaan anggaran menghasilkan kebijakan yang ekonomis, efisien, efektif, dan tepat sasaran. Lapisan kedua tidak dapat digantikan hanya oleh opini atas laporan keuangan.

Kemenko Perekonomian mengaitkan capaian tata kelola dengan indikator ekonomi seperti pertumbuhan semester I 2026 sebesar 5,45 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,65 persen pada Mei, dan kemiskinan 8,07 persen. Angka-angka itu penting, tetapi evaluasi publik tetap perlu melihat distribusi manfaat, daya beli, kualitas pekerjaan, dan konsistensi implementasi kebijakan.

Dengan begitu, WTP sebaiknya diposisikan sebagai fondasi akuntabilitas, bukan stempel bahwa seluruh pekerjaan telah selesai. Semakin panjang rekam jejak WTP, semakin tinggi pula ekspektasi bahwa tata kelola keuangan yang baik diterjemahkan menjadi kebijakan yang terukur dan memberi manfaat nyata.

Opini keuangan dan pemeriksaan kinerja menjawab pertanyaan berbeda

BPK membedakan pemeriksaan keuangan dari pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan keuangan memberi dasar bagi opini atas kewajaran laporan, sedangkan pemeriksaan kinerja menilai apakah program berjalan ekonomis, efisien, dan efektif. Karena itu, pembaca perlu melihat laporan hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja secara terpisah ketika menilai apakah anggaran menghasilkan manfaat publik.

Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara juga memuat standar terpisah bagi pemeriksaan keuangan dan kinerja. Basis data JDIH BPK mencatat peraturan baru itu berlaku dua tahun setelah diundangkan pada 10 April 2026, sehingga belum menjadi dasar yang berlaku untuk opini atas laporan 2025. Perbedaan waktu ini penting saat membaca perubahan standar.