RUU Sisdiknas: Kesetaraan Guru PAUD Formal dan Nonformal Masuk Pembahasan

JAKARTA — Isu RUU Sisdiknas guru PAUD kembali mengemuka setelah Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima aspirasi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi). Cucun menyatakan usulan kesetaraan pendidik PAUD formal dan nonformal akan dimasukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

Aspirasi itu menyentuh persoalan yang sudah lama diperdebatkan: guru di kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan tempat penitipan anak tidak selalu memperoleh pengakuan profesi yang setara dengan pendidik pada satuan PAUD formal. Himpaudi berharap regulasi baru memberi kepastian hak dan kewajiban secara bertahap.

RUU Sisdiknas guru PAUD menyentuh status dan perlindungan profesi

DPR sebelumnya juga menempatkan kesejahteraan dan perlindungan guru sebagai salah satu isu dalam pembahasan RUU Sisdiknas. Karena itu, pembicaraan mengenai PAUD bukan hanya soal nomenklatur formal atau nonformal, tetapi berkaitan dengan pengakuan profesi, kualifikasi, perlindungan kerja, dan akses terhadap hak yang melekat pada status guru.

Cucun mengatakan negara perlu memberi perlindungan yang lebih jelas bagi pendidik PAUD. Namun substansi final tetap bergantung pada proses legislasi. Pernyataan anggota DPR atau aspirasi organisasi profesi belum otomatis menjadi norma hukum sebelum disepakati dalam pembahasan dan pengesahan undang-undang.

Kesetaraan perlu diikuti standar yang jelas

Jika penyetaraan diadopsi, tantangan berikutnya adalah memastikan standar kompetensi, kualifikasi, skema transisi, pendanaan, dan pembagian tanggung jawab pusat-daerah dirumuskan dengan jelas. Pengakuan tanpa dukungan implementasi berisiko menciptakan harapan yang tidak sejalan dengan kapasitas anggaran dan administrasi.

Bagi keluarga, kualitas PAUD juga bergantung pada rasio pendidik, lingkungan belajar yang aman, kompetensi pengasuhan, dan kesinambungan pembelajaran. Karena itu, perdebatan status guru sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari agenda lebih besar untuk memperkuat mutu layanan pendidikan anak usia dini.

Pembahasan RUU Sisdiknas masih berlangsung. Publik perlu membedakan antara aspirasi yang masuk, rancangan yang sedang dibahas, dan ketentuan final yang nantinya disahkan.

Perubahan aturan belum dapat dianggap sebagai keputusan final sebelum seluruh tahapan pembahasan dan pengesahan selesai. Karena itu, guru dan pengelola satuan PAUD perlu membedakan antara aspirasi yang sedang dibahas, rumusan pasal, dan ketentuan yang sudah berlaku.

Selain kesetaraan pengakuan, pembaca juga perlu melihat konsekuensi praktisnya bagi kualifikasi, sertifikasi, pendanaan, dan pembinaan tenaga pendidik. Detail tersebut akan menentukan apakah perubahan kebijakan benar-benar memperbaiki layanan pendidikan anak usia dini.