750 Aparatur Kalimantan Belajar AI, Ini Materi yang Dibawa ke Layanan Publik

BANJARMASIN — Sebanyak 750 aparatur yang terdiri atas ASN dan non-ASN dari instansi pemerintah di Kalimantan mengikuti pelatihan Penguasaan Literasi dan Implementasi AI yang diselenggarakan Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Banjarmasin bersama ASEAN Foundation. Program ini mencakup peserta dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Pelatihan berlangsung secara daring dengan pola blended learning dalam tiga batch. Batch pertama dijadwalkan pada 7–9 September 2026, batch kedua pada 8–10 September, dan batch ketiga pada 10–12 September. Setiap peserta mengikuti pembelajaran selama 12 jam pelajaran melalui sesi sinkron dan pembelajaran mandiri.

Etika dan keamanan data menjadi bagian materi

Materi pelatihan tidak hanya membahas penggunaan dasar kecerdasan artifisial, tetapi juga literasi AI, etika, keamanan data, serta contoh penerapan teknologi dalam tugas pemerintahan. Cakupan itu sesuai dengan keterangan resmi BLSDM Komdigi Banjarmasin mengenai program yang mulai berjalan pada 7 September.

Kurikulum mengacu pada inisiatif AI Ready ASEAN yang dikembangkan ASEAN Foundation. Laman program tersebut menyebut literasi yang bertanggung jawab, transparansi, keadilan, dan inklusivitas sebagai bagian dari sasaran regional. Informasi itu memverifikasi kerangka umum kurikulum, sedangkan jumlah peserta dan jadwal batch bersumber dari penyelenggara di Banjarmasin.

Pelatihan bukan bukti layanan otomatis membaik

Peningkatan pemahaman aparatur dapat membantu adaptasi terhadap cara kerja digital, tetapi keikutsertaan dalam pelatihan belum dengan sendirinya membuktikan pelayanan publik menjadi lebih cepat atau akurat. Hasilnya perlu dinilai melalui kemampuan peserta menerapkan materi secara aman, kualitas pekerjaan setelah pelatihan, dan perlindungan terhadap data masyarakat.

Dalam penggunaan untuk penyusunan dokumen, pencarian informasi, atau analisis awal, keluaran sistem AI tetap dapat keliru, tidak lengkap, atau membawa bias. Verifikasi manusia dan pembatasan jenis data yang boleh dimasukkan menjadi penting, terutama ketika hasilnya memengaruhi hak, bantuan, perizinan, atau keputusan administratif warga.

Instansi juga memerlukan aturan kerja yang menjelaskan tanggung jawab, pencatatan penggunaan, pemeriksaan hasil, serta penanganan insiden. Infrastruktur dan aplikasi hanya satu bagian dari transformasi digital; tata kelola dan kemampuan aparatur menilai keluaran sistem menentukan apakah AI benar-benar aman dan bermanfaat bagi layanan publik.