Jakarta Fellowship Cities Forum 2026 Bahas AI dan Big Data untuk Layanan Publik yang Lebih Responsif

JAKARTA — JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 telah berlangsung secara hibrida pada 19–20 Agustus 2026. Forum itu membahas transformasi digital pemerintahan, pemanfaatan kecerdasan artifisial dan big data, inovasi layanan publik, serta kerja sama antarkota.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka forum di Balai Kota pada 19 Agustus. Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Marulina Dewi menyatakan kegiatan menghadirkan 14 sesi, sedangkan pengumuman Pemprov DKI pada 14 Agustus sebelumnya merencanakan 16 sesi; sumber yang diperiksa tidak menjelaskan perubahan hitungan agenda itu. Pesertanya mencakup pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional.

Teknologi harus menjawab kebutuhan warga

Pembahasan forum tidak hanya berkisar pada aplikasi. Perwakilan Kementerian PANRB menekankan desain yang berpusat pada manusia dan interoperabilitas, yakni kemampuan sistem pemerintah saling terhubung agar warga tidak dibebani layanan digital yang terpisah-pisah.

ITDP Indonesia, yang mengikuti sesi pada 20 Agustus, menambahkan dimensi partisipasi publik. Organisasi itu memaparkan pengalaman perencanaan partisipatif dan desain bersama, termasuk pelibatan warga untuk memetakan fasilitas pejalan kaki serta penyandang disabilitas untuk menguji rancangan halte inklusif.

Contoh tersebut menunjukkan batas penting penggunaan data: pemerintah tidak cukup mengumpulkan laporan warga, tetapi perlu memberi ruang agar warga memengaruhi rancangan, menguji solusi, dan menilai hasilnya. Big data menjadi berguna ketika kualitas data terjaga dan keputusan yang lahir dapat ditelusuri.

AI publik memerlukan pengaman

Pemprov DKI menyebut penggunaan AI untuk memeriksa keaslian foto pada laporan warga sebagai salah satu penerapan yang telah dikembangkan. Sistem semacam itu dapat membantu penyaringan awal, namun keputusan yang berdampak pada warga tetap memerlukan penjelasan, pengawasan manusia, keamanan data, dan saluran koreksi.

Prinsip itu sejalan dengan Rekomendasi Etika AI UNESCO yang menempatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia sebagai dasar, bersama transparansi, keadilan, serta pengawasan manusia. Artinya, kecepatan otomatisasi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab lembaga atas keputusan atau rekomendasi sistem.

Hasil forum akan lebih mudah dinilai bila diturunkan menjadi target yang terbuka: layanan yang berhasil diintegrasikan, waktu penyelesaian pengaduan, kelompok warga yang terjangkau, insiden keamanan, tingkat koreksi keputusan sistem, dan tindak lanjut atas masukan publik. Ukuran itu membuat transformasi digital dapat diperiksa dari manfaatnya, bukan dari jumlah aplikasi atau acara.

Untuk warga, ukuran paling sederhana adalah apakah layanan menjadi lebih mudah digunakan dan masalah lebih cepat selesai. Integrasi data yang baik seharusnya mengurangi permintaan informasi berulang, memperjelas status layanan, dan menyediakan jalur koreksi ketika data keliru. Karena itu, tindak lanjut forum akan lebih bernilai bila pemerintah mempublikasikan contoh layanan yang berubah, indikator sebelum dan sesudah, serta mekanisme evaluasi yang dapat diperiksa masyarakat.