JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 Bahas AI dan Big Data untuk Tata Kelola Kota

JAKARTA — JAKI & Fellowship Cities Forum 2026 berlangsung pada 19–20 Agustus 2026 sebagai ruang berbagi praktik transformasi digital pemerintahan dan inovasi layanan publik. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno membuka forum di Balai Kota pada 19 Agustus dengan menempatkan kecerdasan artifisial dan mahadata sebagai alat untuk membantu pemerintah memahami kebutuhan warga serta menentukan prioritas kebijakan.

Forum itu melibatkan pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, serta mitra nasional dan internasional. Laporan dari pembukaan menyebut pembahasan dilakukan melalui lima sesi luring dan sembilan sesi daring, sedangkan pengumuman praacara pada 14 Agustus semula menyebut tujuh sesi luring dan sembilan sesi daring. Perbedaan tersebut menunjukkan agenda mengalami penyesuaian menjelang pelaksanaan.

AI dan data diarahkan pada kebutuhan warga

Pemprov DKI memaparkan sejumlah contoh penggunaan teknologi yang sudah berjalan, antara lain Intelligent Traffic Control System untuk pengelolaan lalu lintas, Jakarta Satu untuk integrasi data geospasial, serta aplikasi JAKI sebagai pintu layanan publik. Contoh itu menjelaskan konteks forum, tetapi bukan bukti bahwa setiap masalah kota telah terselesaikan oleh teknologi.

Asisten Deputi Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian PANRB Adi Nugroho menekankan pendekatan yang berpusat pada manusia dan interoperabilitas. Artinya, keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi. Sistem antarlembaga harus dapat saling terhubung agar warga tidak berulang kali menyerahkan informasi yang sama atau berpindah-pindah kanal untuk satu urusan.

Pengumuman Pemprov DKI juga menyebut rencana membagikan City Data Platform dan Learning Management System kepada pemerintah daerah mitra disertai pendampingan teknis. Pelaksanaannya tetap perlu dinilai dari kesiapan daerah, mutu data, keamanan akses, biaya pemeliharaan, dan kemampuan petugas menggunakan sistem setelah pendampingan selesai.

Pertukaran antarkota memberi konteks penerapan

Salah satu sesi menampilkan pengalaman Pemerintah Kota Makassar mengembangkan Lontara+. Kepala Dinas Kominfo Makassar Muhammad Roem menjelaskan bahwa 358 aplikasi daerah sebelumnya berjalan terpisah dan diarahkan untuk diintegrasikan bertahap. Keterangan dari peserta daerah ini mengonfirmasi fungsi forum sebagai tempat membandingkan masalah implementasi, bukan sekadar memamerkan produk.

Pertukaran praktik dapat membantu daerah mengenali pola yang sama: aplikasi tumpang tindih, data yang tidak seragam, pengalaman pengguna yang rumit, serta ketergantungan pada penyedia teknologi. Namun solusi dari satu kota tidak otomatis cocok untuk kota lain karena kapasitas anggaran, infrastruktur, dan kebutuhan penduduk berbeda.

Bagi warga, hasil forum perlu diterjemahkan menjadi ukuran yang terbuka, seperti waktu penyelesaian layanan, tingkat keberhasilan pengaduan, akses bagi penyandang disabilitas, keamanan data pribadi, dan pengurangan formulir berulang. AI dan big data bernilai ketika memperbaiki keputusan serta layanan secara terukur, dengan penanggung jawab yang jelas bila sistem keliru.

Karena itu, tindak lanjut terpenting bukan jumlah peserta atau sesi, melainkan kerja sama yang benar-benar diterapkan dan dievaluasi. Pemerintah daerah perlu menjelaskan tujuan penggunaan data, dasar akses, mekanisme koreksi, dan hasil layanan agar transformasi digital tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.