INSW Diperluas, 41 Pelabuhan dan 21 Bandara Sudah Pakai SSm Ekspor

JAKARTA — Pemerintah memperkuat integrasi layanan ekspor, impor, dan logistik melalui optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW). Penguatan diarahkan agar proses yang sebelumnya tersebar di berbagai layanan pemerintah dapat diproses secara lebih sederhana, sinkron, dan terintegrasi secara elektronik.

Dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tahun 2026 pada Selasa, 8 September 2026, pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem sekaligus menyiapkan perluasan integrasi antar-kementerian dan lembaga. INSW menjadi simpul layanan digital untuk pertukaran data dan pemrosesan dokumen yang berkaitan dengan perdagangan lintas batas serta logistik.

SSm Ekspor menjangkau 41 pelabuhan dan 21 bandara

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat Single Submission (SSm) Ekspor telah diimplementasikan di 41 pelabuhan dan 21 bandara. Layanan tersebut juga telah terintegrasi dengan Health Certificate dan mekanisme Devisa Hasil Ekspor.

Sementara itu, SSm Pabean Karantina telah diterapkan di 23 pelabuhan dengan tingkat utilisasi 100 persen untuk komoditas yang membutuhkan perizinan karantina. Pendekatan single submission ditujukan untuk mengurangi pengisian data berulang dan mempercepat koordinasi antarlembaga.

Penguatan sistem juga mencakup integrasi fasilitas fiskal, layanan pengangkutan barang, perizinan, serta pengembangan Indonesia Single Risk Management. Pemerintah turut melanjutkan integrasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara atau SIMBARA untuk mendukung tata kelola komoditas strategis dari produksi hingga penjualan.

Integrasi diarahkan memperkuat efisiensi logistik

Optimalisasi INSW menjadi bagian dari agenda peningkatan efisiensi logistik nasional. Sistem terintegrasi memberi ruang bagi pemerintah untuk menyederhanakan alur layanan sekaligus meningkatkan konsistensi data yang digunakan dalam proses ekspor dan impor.

BAPETEN, salah satu lembaga yang mengikuti rapat koordinasi tersebut, menyebut forum dihadiri perwakilan 23 kementerian dan lembaga. Pembahasan juga mencakup mitigasi risiko serta penguatan pengawasan barang strategis melalui pengembangan Strategic Trade Management dan sistem profiling risiko.

Ke depan, penguatan INSW diarahkan mendukung integrasi dan digitalisasi layanan logistik, tata kelola ekspor komoditas strategis, serta koordinasi proses bisnis lintas instansi. Dengan semakin banyak layanan terhubung dalam satu ekosistem, pemerintah menargetkan proses perdagangan menjadi lebih efisien dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi pengguna layanan.

Bagi pelaku usaha, manfaat integrasi baru terasa jika jumlah pengisian data berulang berkurang, status permohonan lebih mudah dilacak, dan waktu penyelesaian antarlembaga menjadi lebih pasti. Karena itu, keberhasilan INSW sebaiknya tidak hanya diukur dari banyaknya instansi atau pelabuhan yang terhubung. Pemerintah juga perlu menunjukkan perubahan waktu proses, tingkat kesalahan dokumen, gangguan layanan, serta respons terhadap pengaduan pengguna agar digitalisasi benar-benar mengurangi biaya administrasi perdagangan.