Anggaran ESDM 2027 Rp27,37 Triliun, 82 Persen untuk Program Kerakyatan

JAKARTA — Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tahun 2027 disepakati sebesar Rp27,37 triliun dalam pembahasan bersama Komisi XII DPR. Dari jumlah tersebut, pemerintah menyatakan sekitar Rp22,51 triliun atau 82 persen diarahkan ke program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan penguatan infrastruktur energi.

Ketua Komisi XII DPR Melchias Marcus Mekeng menyebut nilai anggaran yang disepakati mencapai Rp27.372.845.631.000. Angka itu menjadi dasar pembiayaan berbagai program Kementerian ESDM pada 2027 setelah melalui pembahasan bersama kementerian.

Fokus pada akses energi dan infrastruktur

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan porsi terbesar akan masuk ke program kerakyatan. Rinciannya mencakup antara lain perluasan akses listrik, infrastruktur energi, bantuan pasang baru listrik, konversi energi, serta sejumlah proyek yang mendukung ketahanan energi domestik.

Salah satu program yang masuk dalam rencana tersebut adalah konversi 63.000 unit sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik dengan alokasi sekitar Rp635,24 miliar. Selain itu, terdapat rencana bantuan pasang baru listrik untuk 240.000 rumah tangga dengan anggaran sekitar Rp593,18 miliar serta pembangunan infrastruktur listrik desa pada 1.250 lokasi melalui kontrak tahun jamak 2027-2028.

Di sektor energi baru terbarukan, Kementerian ESDM juga menyiapkan program konversi kompor listrik dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Sementara di sektor migas, anggaran diarahkan antara lain untuk pengembangan jaringan dan infrastruktur gas yang ditujukan meningkatkan pemanfaatan energi domestik.

Pengawasan menjadi ukuran manfaat

Komposisi anggaran tersebut menunjukkan arah belanja ESDM 2027 tidak hanya bertumpu pada proyek berskala besar, tetapi juga pada program yang memiliki dampak langsung terhadap akses energi masyarakat. Pelaksanaan dan serapan anggaran nantinya tetap menjadi faktor penting karena target pembangunan harus diikuti ketepatan sasaran dan pengawasan belanja.

Dibandingkan pagu 2026 yang sekitar Rp21,67 triliun, anggaran 2027 meningkat lebih dari seperempat. Kenaikan tersebut memberi ruang fiskal lebih besar bagi program energi, namun sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap akuntabilitas, kualitas proyek, dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Setelah persetujuan anggaran, ukuran berikutnya adalah realisasi. Program yang disebut berorientasi kerakyatan perlu dapat ditelusuri melalui lokasi kegiatan, jumlah penerima manfaat, jadwal pengadaan, progres fisik, dan hasil layanan. Dengan data tersebut, masyarakat dapat menilai apakah tambahan anggaran benar-benar memperluas akses energi dan tidak berhenti pada besarnya pagu. Transparansi hasil juga memudahkan perbandingan antara rencana 2027 dan capaian program sejenis pada tahun sebelumnya.